13 Tahun Menunggu, 230 KK Transmigran SP5 Sebakis Gugat Pemerintah
NUNUKAN – Sebanyak 230 kepala keluarga (KK) warga transmigrasi SP5 Sebakis, Kabupaten Nunukan, menempuh jalur hukum setelah lebih dari 13 tahun menunggu realisasi lahan usaha yang dijanjikan pemerintah sejak awal penempatan pada 2013.
Melalui kuasa hukum dari Arindama Law Firm, warga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Nunukan atas dugaan wanprestasi atau ingkar janji terkait pemenuhan hak transmigran, khususnya Lahan Usaha 1 (LU1) dan Lahan Usaha 2 (LU2).
Perwakilan warga, Erwin Aryanto mengatakan, langkah tersebut merupakan upaya lanjutan setelah berbagai cara ditempuh untuk meminta pemerintah merealisasikan hak mereka, mulai dari negosiasi hingga koordinasi dengan instansi terkait.
"Kami warga SP5 datang ke pengadilan ini untuk memperjuangkan hak-hak yang mestinya kami dapatkan. Kami sudah melakukan berbagai cara dan upaya, mulai dari negosiasi dan sebagainya, tetapi belum mendapatkan hasil," ujarnya.
Warga yang berjumlah 230 KK tersebut berasal dari sejumlah daerah di Indonesia, di antaranya Banjarnegara, Karanganyar, Pasuruan, Banten, Klaten, dan Banyumas.
Iwan Setiyawan, warga SP5 lainnya, menjelaskan sejak awal penempatan, warga dijanjikan lahan pekarangan seluas seperempat hektare, LU1 seluas 0,75 hektare, serta lahan plasma seluas 2 hektare.
Namun, hingga kini warga mengaku baru menerima lahan pekarangan untuk tempat tinggal. Sementara lahan usaha yang diharapkan menjadi sumber penghidupan keluarga belum terealisasi.
"Selama 13 tahun lebih kami menunggu dengan penuh kesabaran. Realisasinya belum ada. Kami bukan menuntut hak yang lain-lain, kami hanya memperjuangkan apa yang memang menjadi hak warga transmigrasi," kata Iwan.
Ia mengungkapkan, berbagai upaya telah dilakukan warga, mulai dari mendatangi Dinas Transmigrasi, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, DPRD hingga Kementerian Transmigrasi di Jakarta sebanyak dua kali. Namun, seluruh upaya tersebut belum menghasilkan kepastian.
Kuasa hukum warga, Goklat Tambunan, mengatakan gugatan tersebut memiliki dasar hukum dan dokumen pendukung, di antaranya Kesepakatan Kerja Sama Antardaerah (KSAD), surat keputusan terakhir tahun 2020, serta Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian.
Menurutnya, dokumen tersebut menjadi dasar warga memperjuangkan hak atas lahan usaha yang dijanjikan sejak awal mengikuti program transmigrasi. "Perjuangan warga ini ada landasannya. Dalam dokumen KSAD sudah disebutkan mengenai lahan usaha yang seharusnya mereka dapatkan. Karena itu, kami mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi atau ingkar janji," jelasnya.
Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Ega Surya Pradana, menilai persoalan tersebut telah berdampak langsung terhadap kehidupan warga. Tanpa lahan usaha, sebagian transmigran harus bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Ada yang bekerja sebagai buruh harian di perusahaan, buruh bangunan hingga berdagang. Kondisi tersebut juga memengaruhi kemampuan warga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. "Ini sudah 13 tahun. Mereka seharusnya mendapatkan kehidupan yang layak. Bagaimana mereka bisa menyekolahkan anak-anak kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja harus bekerja serabutan?" ujarnya.
Selain persoalan lahan, Ega juga menyoroti kondisi fasilitas dasar di kawasan transmigrasi. Ia menyebut fasilitas pendidikan masih terbatas, termasuk sekolah yang disebut hanya memiliki satu guru. Warga juga mengeluhkan belum tersedianya listrik dan air serta sulitnya akses jaringan komunikasi.
Bahkan, menurutnya, sebagian warga telah meninggal dunia sebelum persoalan pemenuhan hak tersebut mendapatkan penyelesaian.
Sebelum menempuh jalur hukum, warga juga disebut telah mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD dan menyampaikan persoalan tersebut hingga ke tingkat kementerian. Pada 2025, Dirjen Transmigrasi juga disebut telah datang langsung untuk melihat kondisi di lokasi.
Namun, menurut kuasa hukum, kunjungan tersebut belum diikuti realisasi lahan usaha yang menjadi tuntutan warga. Melalui gugatan ini, warga berharap pemerintah memberikan kepastian dan memenuhi komitmen yang telah dijanjikan sejak awal penempatan.
"Kami tidak muluk-muluk. Kami hanya ingin mendapatkan apa yang menjadi hak kami sesuai janji pemerintah. Kami sudah terlalu lama menunggu," ujar perwakilan warga. (sq)
Iklan: Gempur Rokok Ilegal
Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26
Artikel Terkait
- Lepas Kepergian Mertua, Abe Sampaikan Pesan Hafid yang Sangat Membekas, Apa Itu?
- Hafid Telah Tiada, Kaharuddin : Yang Sudah Dibangun Beliau Harus Kita Lanjutkan
- Tok! Raperda Penyertaan Modal Perumda Tirta Alam dan Ketahanan Pangan Segera Jadi Perda
- Di Tengah Perburuan Medali, Kontingen Bulungan Diterpa Isu Negatif