TARAKAN – Kota Tarakan berhasil meraih penghargaan Anugerah Cita Negeri 2025 kategori Cita Daerah Sehat dan Sejahtera dari Kompas TV. Prestasi ini diraih atas dedikasi Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan dalam meningkatkan akses layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Penganugerahan dilakukan pada malam puncak acara di Studio 1 Kompas TV, Jakarta, Senin 10 November 2025 dan ditayangkan ulang secara nasional pada Sabtu 15 November 2025 pukul 20.00 WIB. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kepada Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes. Daerah lainya yang mendapatkan anugerah ini adalah Kabupaten Bintan (Kepulauan Riau), Kabupaten Jember (Jawa Timur), dan Kabupaten Morowali (Sulawesi Tengah).
Tarakan diakui sebagai daerah unggulan dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) dan pengendalian stunting. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara mencatat, angka stunting di Tarakan turun drastis dari 15,2 persen pada 2022 menjadi di bawah 10 persen pada 2025. Selain itu, anggaran kesehatan daerah yang mencapai 25 persen dari APBD menjadi pondasi utama, jauh melampaui ambang batas minimum nasional 10 persen.
Anugerah Cita Negeri sendiri merupakan cahaya pembangunan yang tumbuh dari bawah. Tarakan membuktikan bahwa daerah kecil pun bisa menjadi pionir dalam kesejahteraan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Acara tersebut menilai lebih dari 260 daerah berdasarkan data empiris dari Kementerian Kesehatan dan laporan resmi, juga menyoroti empat kategori utama: sehat dan sejahtera, inovasi berkelanjutan, pekerjaan layak serta ekonomi lokal, dan damai serta inklusi.
Bagi Tarakan, penghargaan ini membuka peluang kolaborasi lebih luas. Khairul berharap, prestasi ini mendorong alokasi dana tambahan dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan, setidaknya Rp20-30 miliar, untuk memperluas program pencegahan penyakit tropis seperti malaria dan dengue. Sebagai daerah perbatasan, sukses Tarakan menjadi model bagi Kalimantan dan Papua dalam mencapai UHC nasional 100 persen sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. (fir)
