SEBATIK – Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang meninjau langsung ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pulau Sebatik. Hal ini dilakukan menyusul keresahan masyarakat atas maraknya peredaran bensin asal Malaysia di wilayah perbatasan.
Dalam kunjungan lapangan tersebut, Robby –sapaan akrabnya– tidak hanya memantau kondisi pasokan BBM resmi, tetapi juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi dari masuknya bensin ilegal.
Masyarakat Sebatik, kata dia, yang sehari-hari bergantung pada BBM untuk aktivitas transportasi dan usaha kecil, kerap menghadapi ketidakpastian harga dan kualitas akibat dominasi bensin impor ilegal.
“Peninjauan ini penting agar kita mengetahui secara langsung kondisi di lapangan. Jangan sampai masyarakat di perbatasan terus bergantung pada pasokan ilegal yang merugikan negara dan berpotensi membahayakan konsumen,” tegas Robby.
Dia pun menegaskan, akan segera melaporkan hasil temuannya kepada Bupati Nunukan. Tidak berhenti di situ, pihaknya juga berkomitmen menyurati Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta menjadwalkan pertemuan bersama Bupati dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Migas. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi forum resmi untuk mencari solusi permanen atas ketersediaan BBM di Pulau Sebatik.
“Kita temukan di lapangan soal harga itu beda. Untuk perbedaan harga bensin asal Malaysia berkisar diharga Rp15 ribu per botolnya. Tingginya harga BBM dari Malaysia juga dipengaruhi naiknya nilai tukar ringgit. Dan untuk bensin asal Indonesia di kisaran Rp12 ribu. Hal ini menjadikan masyarakat lebih memilih untuk membeli dengan harga yang murah,” papar pria yang pernah menjabat Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Nunukan ini.
Langkah ini menjadi krusial mengingat Pulau Sebatik adalah wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Ketersediaan BBM resmi bukan hanya soal kebutuhan energi, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara, stabilitas ekonomi lokal, dan perlindungan masyarakat perbatasan. Masyarakat Sebatik menyambut baik langkah pengawasan ini. Warga juga berharap pemerintah segera menghadirkan kebijakan yang menjamin pasokan BBM resmi untuk mereka.
Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi lebih kuat dalam menjaga ketersediaan energi di wilayah perbatasan. Pulau Sebatik bukan hanya titik geografis, tetapi juga simbol ketahanan nasional yang harus dijaga dengan serius. (adv/1ku)
