NUNUKAN – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tingkat Kabupaten dengan tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kegiatan yang digelar di di Aula Lantai 5 Kantor Bupati Nunukan pada Kamis 20 November 2025 sekira pukul 13.00 WITA itu dihadiri Kepala OPD terkait, mulai Camat, Kepala Desa dan perangkatnya, Kepala KPPN Nunukan, Inspektorat Daerah, perwakilan BPKP Provinsi Kaltara, serta anggota Komite IV DPD RI.
Workshop ini diselenggarakan untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan, meningkatkan kualitas perencanaan, serta memperkuat akuntabilitas pembangunan desa. Ketua Panitia menyampaikan, kegiatan ini digelar untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam menjawab tantangan pengelolaan keuangan yang semakin kompleks.
“Pemerintah desa memiliki kedekatan dengan masyarakat dari sisi jarak sehingga diharapkan mampu menangkap aspirasi dan memahami kebutuhan wilayah secara lebih tepat. Dengan luasnya wilayah dan beragam karakter desa, peningkatan kapasitas perangkat desa menjadi kebutuhan penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” ungkap Ketua Panitia.
Acara dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Nunukan, Drs. Raden Iwan Kurniawan, M.A.P., mewakili Bupati Nunukan. Dalam sambutannya, Raden Iwan Kurniawan mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan memberikan perhatian yang tinggi terhadap tata kelola desa. Setiap perangkat desa diharapkan memahami regulasi, prosedur, dan mekanisme pengelolaan keuangan desa agar pembangunan dapat berlangsung efektif serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Workshop menghadirkan narasumber dari Komite IV DPD RI, BPKP Perwakilan Provinsi Kaltara, Kepala KPPN Nunukan, serta Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan, yang memaparkan materi terkait pengawasan regulasi desa, mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Desa 2025, serta penguatan akuntabilitas keuangan desa.
Pada kesempatan tersebut, Pemkab Nunukan menyerahkan cenderamata kepada BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan yang dilakukan oleh BPKP kepada Kepala KPPN Nunukan, Anggota DPD RI, Inspektur Daerah, Kepala Dinas PMD, serta para narasumber sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan dukungan dalam penyelenggaraan workshop.
Kegiatan ini diharapkan memperkuat pemahaman peserta terhadap pengelolaan keuangan desa yang akuntabel serta mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.(adv/1ku)
