NUNUKAN – Tongkat estafet kepemimpinan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Nunukan periode 2025-2029 resmi berpindah tangan. Dalam acara pelantikan yang khidmat, Ketua KONI Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Muhammad Nasir memberikan sambutan yang lugas dan tajam, sekaligus menyoroti pondasi utama yang harus dipegang teguh oleh pengurus baru: integritas dan etika organisasi. Pesan ini bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah pakta integritas yang diletakkan di pundak pimpinan olahraga Nunukan.
Nasir menegaskan kembali esensi jabatan Ketua KONI. Ia menyebut, peran tersebut adalah sebuah panggilan, bukan sekadar status. Tanggung jawab utama seorang pemimpin KONI adalah bertindak sebagai ‘spirit givers’ dan ‘problem solvers’ bagi seluruh pengurus cabang olahraga (Pengcab) di Nunukan.
“Fungsi Ketua KONI yang pertama adalah memberikan semangat (spirit), motivasi, dan solusi kepada Pengcab-Pengcab,” ujar Nasir dengan penekanan.
Kepemimpinan, kata dia, harus bersifat konstruktif, mendorong para atlet dan pengurus di tingkat bawah untuk mencapai prestasi tertinggi dengan dukungan penuh. Sebaliknya, ia mengingatkan agar pengurus tidak menyalahgunakan posisinya.
“Bukan untuk memanas-manasi Pengcab,” tambahnya, merujuk pada praktik kepemimpinan yang dapat menimbulkan konflik atau frustrasi internal, yang pada akhirnya hanya merugikan iklim prestasi olahraga daerah.
Poin paling krusial yang ia soroti adalah integritas keuangan. Di tengah sorotan nasional terhadap isu penyimpangan dana olahraga, Nasir secara eksplisit melarang pengurus KONI Nunukan berharap mencari keuntungan atau uang dari kepengurusan. Pernyataan ini menjadi filter moral bagi setiap individu di KONI Nunukan. Organisasi olahraga, menurutnya, harus didasarkan pada semangat pengabdian.
“Kita dedikasikan diri kita. Kita sumbangkan tenaga, pikiran kita untuk kemajuan kabupaten,” tegasnya, menempatkan dedikasi sebagai jiwa dari kepengurusan yang baru.
Nasir tidak menampik bahwa KONI di seluruh Indonesia kini menjadi “insan yang selalu disoroti” oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Sorotan ini muncul karena adanya penyimpangan dari aturan yang telah ditentukan, menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai harga mati yang tidak bisa ditawar.
Kepada Ketua KONI Nunukan terpilih, Muhammad Yasin, Nasir menyampaikan pesan penting mengenai kesinambungan organisasi. Ia mengimbau agar segera dilakukan evaluasi mendalam terhadap kepengurusan sebelumnya. Evaluasi ini harus dijadikan cermin untuk memperbaiki sistem ke depan. Namun, evaluasi harus berjalan seiring dengan kolaborasi.
“Silakan bekerja sama dengan KONI sebelumnya, kita juga tidak boleh tinggalkan,” jelas Nasir.
Ia menekankan, pengalaman dan pengetahuan pengurus lama mengenai seluk-beluk organisasi dan tantangan lapangan harus dimanfaatkan melalui jalinan kerja sama yang harmonis. Sinergi antara pengurus lama dan baru, menurutnya, adalah kunci.
“Dampak kerja sama ini, suatu organisasi tidak akan berjalan sesuai yang kita inginkan,” tutup Nasir, menandaskan bahwa keberhasilan KONI Nunukan hanya dapat dicapai melalui jembatan komunikasi dan gotong royong, bukan dengan membangun tembok pemisah.
Dengan dilantiknya pengurus baru periode 2025-2029, tantangan integritas, semangat solusi, dan kolaborasi menjadi mandat utama yang dibawa pulang. Harapannya, KONI Nunukan dapat menjadi mercusuar olahraga Kaltara yang bersih, berprestasi, dan terbebas dari jerat persoalan etika maupun hukum, demi menyambut Nunukan sebagai calon tuan rumah Porprov di masa depan. (1ku)
