TARAKAN – Harapan mahasiswa agar Beasiswa Kaltara Unggul cair bulan ini tampaknya belum bisa terwujud. Pasalnya, proses administratif masih terus dirampungkan untuk memastikan penerima manfaat beasiswa sesuai dengan aturan. Hal itu disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra) Provinsi Kalimantan Utara, Muh Rosyid saat ditemui usai usai menghadiri sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Pendidikan, Jumat 19 November 2025.
Muh Rosyid memastikan proses administratif program Beasiswa Kartal Apunggul telah mencapai tahap akhir dan ditargetkan tersalurkan pada awal Desember 2025. Namun, Rosyid juga mengakui sejumlah kendala teknis dan anggaran yang sempat menghambat proses validasi penerima.
“Jadi ini sudah kami mengejar Bapak Gubernur, karena kemarin baru selesai tahap validasi, sudah selesai. Terus saat ini sudah kita tarik semua data yang ada di komputer, sudah kita usulkan ke Biro Hukum untuk proses SK (Surat Keputusan). Dan saat ini sedang proses untuk minta tanda tangan SK tersebut ke Bapak Gubernur,” ungkapnya.
Rosyid menjelaskan, alur teknis penyaluran setelah SK ditandatangani gubernur, Biro Hukum akan mengirimkan salinan SK ke Biro Kesra, yang selanjutnya akan mengarahkan Bank Kalimantara untuk melakukan pencairan langsung ke rekening mahasiswa penerima.
“Insyaallah awal bulan Desember sudah tersalur. Langsung ke rekening adik-adik mahasiswa,” paparnya.
Adapun jumlah penerima nantinya, Rosyid mengungkapkan sebanyak 3.832 orang dari total pendaftar sekitar 7.000-an. Dari jumlah itu, ia menyebutkan komposisi penerima adalah gabungan antara mereka yang berprestasi dan yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan proporsi penerima dari keluarga kurang mampu mencapai sekitar 65 persen dari total 3.800-an penerima.
“Kita berusaha sebenarnya bukan menambah kuotanya, tidak. Tapi malah kita itu pengen berusaha menambah nilai yang diberikan. Pengennya ke depan kita berikan lebih,” ujar Rosyid.
Rosyid merinci salah satu hambatan utama pihaknya adalah proses validasi data calon penerima di kampus-kampus. Proses validasi ini sempat tertunda karena tidak adanya alokasi anggaran untuk biaya verifikasi di perubahan anggaran, sehingga tim baru bisa melakukan validasi ke kampus pada Oktober setelah anggaran kepastian tersedia.
“Kemarin memang ada kendala. Yaitu biar ongkos kami untuk validasi itu tidak ada di perubahan. Jadi mohon maaf kami terkendala saat mau validasi kampus-kampus,” jelasnya.
Kendala validasi ini menurut Rosyid berakar dari pengalaman sebelumnya, yakni hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait beasiswa tahun 2023 mengharuskan pengembalian dana sekitar Rp36 juta lantaran ditemukan penerima yang sudah lulus atau tidak aktif tetapi tetap menerima pencairan akibat masalah administrasi. Rosyid mengatakan pihaknya kesulitan menagih kembali transfer yang sudah diterima, sehingga beban penggantianya harus ditutup ke kas negara.
“Adik-adik yang sudah terlanjur nerima kita transfer, tidak mungkin kita tarik… saya pribadi bayar ke Kas Negara untuk mengganti,” ujarnya.
Untuk menghindari pengulangan kesalahan tersebut, Biro Kesra meningkatkan verifikasi ke kampus secara langsung meski menimbulkan biaya dan waktu. Rosyid menegaskan pentingnya pengecekan lapangan karena dokumen keterangan dari kampus kadang bisa bermasalah atau termanipulasi sehingga verifikasi langsung ke fakultas atauadministrasi kampus menjadi langkah perlu.
“Bapak Gubernur nanti malam jam 12 itu berangkat ke Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh, tapi sore ini beliau sudah janji cepat ada yang ngantar ke Jakarta SK-nya nanti setelah ditandatangani beliau. Kami minta salinan SK tersebut lewat Biro Hukum, baru kami arahkan ke Bank Kalimantara untuk menyalurkan sesuai nomor rekening-nomor rekening yang sudah tertera di data kami,” ujar Rosyid.
Menutup keterangannya, Rosyid memberi pesan kepada para pelajar dan mahasiswa agar meningkatkan kualitas belajar dan tidak malas, mengingat persaingan kerja yang semakin ketat. Ia juga menekankan komitmen pemerintah provinsi untuk terus berupaya mengalokasikan bantuan meski anggaran relatif terbatas.
“Jadi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, meskipun dengan jumlah anggaran yang diberikan kecil, tetap berusaha untuk memberikan bantuan beasiswa Kalimantan ini,” pungkasnya. (idq)
