TARAKAN – Data mengejutkan soal angka stunting disampaikan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tarakan. Berdasarkan data pencatatan lapangan hingga Oktober 2025, prevalensi stunting di Kota Tarakan naik dari 3,8% pada tahun 2024 menjadi 4,4% pada tahun 2025.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Tarakan, Paulina Bura menjelaskan, peningkatan tersebut terpantau melalui sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang menggunakan aplikasi Sigizi Kesga. Angka ini tentu saja menjadi perhatian banyak pihak lantaran kota ini dinilai ‘ramah’ terhadap anak.
“Kalau untuk data real di lapangan, kita menggunakan e-PPGBM. Tahun 2024 itu posisinya 3,8 persen, sedangkan tahun 2025 yang kita publikasikan kemarin itu 4,4 persen. Jadi memang ada kenaikan stunting sampai bulan Oktober 2025,” ungkap Paulina.
Sementara itu, untuk data pembanding nasional, Dinkes Tarakan masih mengacu pada Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, yang mencatat angka stunting Tarakan berada di 12,6 persen. Namun, tahun lalu, survei SSGI tidak dilaksanakan.
“Untuk tahun 2025 ini tidak ada survei SSGI dari pusat. Katanya survei akan dilakukan dua tahun sekali, tapi kita belum tahu pasti,” jelasnya.
Paulina mengungkapkan, berdasarkan analisis faktor determinan, penyebab terbesar stunting di Tarakan justru berasal dari faktor sensitif, yakni faktor di luar sektor kesehatan.
“Faktor determinan paling tinggi itu dari faktor sensitif, dan yang paling banyak kita temukan adalah kebiasaan merokok,” katanya.
Paparan asap rokok di lingkungan rumah, menurut Paulina, berdampak langsung pada daya tahan tubuh anak. “Kalau lingkungan ada yang merokok, anak otomatis terpapar. Kekebalan tubuhnya menurun, anak cepat sakit, nafsu makan berkurang, dan berat badannya bisa turun. Itu rantai penyebabnya,” jelasnya.
Selain rokok, persoalan sanitasi, khususnya kepemilikan jamban sehat, juga menjadi penyumbang utama kasus stunting. Bila dipantau, beberapa wilayah lokus seperti Amal, Sulumit Pantai, dan Juata Laut, masih ada rumah tangga yang tidak memiliki septic tank. Ini, kata Paulina, turut berpengaruh tumbuh kembang anak.
Faktor lain yang turut berkontribusi adalah rendahnya pendidikan ibu serta pernikahan dini, terutama di wilayah pesisir. Di pesisir, kata Paulina, juga banyak ibu yang pendidikannya masih rendah. Bahkan, baru tamat SMP sudah menikah.
“Usianya masih sangat muda, sehingga kesiapan pengasuhan dan gizinya belum optimal,” tambahnya.
Meski tidak menyebutkan data rinci per kelurahan, Paulina menyebut, peningkatan stunting banyak ditemukan di kawasan pesisir, seperti Tarakan Timur, Amal, Sulumit Pantai, Karang Anyar Pantai, dan Juata.
“Penurunan stunting itu jangan cuma dilihat dari sisi kesehatan. Intervensi spesifik dari kesehatan itu kontribusinya hanya sekitar 30 persen. Yang paling besar justru intervensi sensitif,” tegas Paulina.
Upaya yang dimaksud meliputi pengendalian rokok, perbaikan sanitasi, serta pencegahan pernikahan dini melalui sektor pendidikan dan keagamaan.
“Di dinas pendidikan, kita tekankan jangan sampai ada anak-anak yang cepat menikah. Kita juga kembali ke hulunya, mulai dari remaja putri, calon pengantin, sampai ibu hamil,” jelasnya.
Dinkes Tarakan juga menjalankan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita gizi kurang, balita berat badan tidak naik, serta ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK).
“PMT diberikan setiap hari, termasuk hari Minggu. Bentuknya kudapan, makanan selingan yang padat zat gizi,” ujar Paulina.
Namun demikian, tantangan utama masih terletak pada rendahnya kunjungan posyandu.
“Kalau kunjungan posyandu bisa 100 persen, stunting bisa dicegah sejak awal. Tapi banyak yang tidak pernah datang, tahu-tahu sudah stunting, dan itu sulit disembuhkan,” katanya.
Meski fasilitas posyandu dan puskesmas telah dilengkapi alat antropometri standar dan USG, rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi hambatan. “Posyandu itu bukan milik kesehatan, kita hanya pelaksana teknis. Perlu dukungan lintas sektor dan kesadaran masyarakat sendiri,” pungkas Paulina. (rz)
