TANJUNG SELOR – Banyak cara bisa dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dalam menjaga inflasi. Salah satunya adalah dengan cara pendampingan dan pembinaan bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM).
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop & UKM) Kaltara, Hj. Hasriani, S.H., M.M. mengatakan, untuk mewujudkan pendampingan dan pembinaan tersebut, pihaknya harus berkolaborasi dengan dinas dan pihak terkait lainnya. Pihak itu, kata dia, tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Dibentuk karena di dalamnya ada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, instansi terkait dinas yang harus bekerja bersama,” kata Hasriani, Kamis (15/1/2026).
Sejauh ini, pihaknya bersama TPID saling memberikan masukan dan jalan keluar untuk menjalankan berbagai program, termasuk juga program yang menyasar koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). TPID di Kaltara, kata Hasriani, merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ketika persoalan inflasi tidak bisa diatasi oleh pemerintah di tingkat kabupaten/kota, maka TPID Kaltara hadir untuk membuka keran penyelesaian masalah inflasi tersebut
“Tidak ada satu permasalahan diselesaikan oleh satu OPD, karena saling terkait. (Kalau) OPD Disperingdagkop bisa menyelesaikan dengan sendiri semua persoalan berarti OPD yang lain tidak perlu ada (sehingga harus bersinergi),” terangnya.
Dalam program ini mereka melakukan pendampingan dan pembinaan dengan pelatihan yang juga menyasar aspek pemodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini didapatkan dari berbagai lembaga dan sasarannya kebanyakan UKM berbasis kerajinan.
Hasrian juga menjelaskan, dalam 2 tahun belakangan, pihaknya sudah menjadi wadah bagi pengusaha UKM di Kaltara. Mereka juga bekerjasama dengan konsultan untuk mencari pasar luar daerah bagi produk-produk UKM.
“Kami akan selaras dengan koordinasi ke dinas kabupaten/kota, apa yang diperlukan mereka kita akomodir. Kan, dari dinas kami (sudah) berupaya alokasikan anggaran untuk bantuan hibah,” tutupnya. (syu)
