QRIS Segera Berlaku di Seluruh Pelabuhan Kaltara, BI Targetkan Rampung Sebelum Semester II
TARAKAN — Transaksi tunai di sejumlah pelabuhan di Kalimantan Utara (Kaltara) mulai memasuki babak baru. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltara menargetkan seluruh agen tiket speedboat di pelabuhan resmi telah menyediakan sistem pembayaran digital berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada tahun 2026.
Langkah ini merupakan bagian dari percepatan digitalisasi sistem pembayaran yang telah lebih dulu diterapkan di Pelabuhan Tengkayu I Tarakan (SDF) melalui program “Pelabuhan Siap QRIS” yang diresmikan pada Desember 2025 lalu. Penerapan QRIS ini juga dinilai bukan sekadar mengikuti tren, melainkan upaya menghadirkan layanan publik yang lebih modern, cepat, dan transparan.
“Tujuan kita adalah menghadirkan alternatif pembayaran secara digital yang lebih praktis bagi masyarakat. Ini sudah seharusnya dilakukan di provinsi kita, sebagaimana daerah lain dengan karakteristik kepulauan seperti Kepulauan Riau yang lebih dulu maju dalam digitalisasi pelabuhan,” ungkap Kepala KPwBI Provinsi Kaltara, Hasiando Ginsar Manik, Jumat (30/1/2026).
Menurut Hasiando, saat ini terdapat lima pelabuhan utama di Kaltara yang menjadi fokus implementasi pembayaran tiket speedboat menggunakan QRIS. Perluasan sistem transaksi digital tersebut ditargetkan rampung sebelum memasuki semester II tahun 2026.
Dalam waktu dekat, BI Kaltara akan mulai menerapkan QRIS di Pelabuhan Kayan II Bulungan dan Pelabuhan Speedboat Malinau pada Februari 2026. Selanjutnya, Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan ditargetkan pada Maret 2026, disusul Pelabuhan Keramat (KTT) pada April 2026.
“Sebelum semester dua tahun ini, seluruh pelabuhan di lima kabupaten/kota sudah memiliki alternatif pembayaran nontunai. Masyarakat tetap bisa menggunakan uang tunai, namun juga memiliki opsi QRIS,” jelasnya.
Untuk mendukung capaian tersebut, KPwBI Kaltara akan memperkuat sosialisasi di lapangan, termasuk pemasangan alat informasi, spanduk, dan edukasi langsung kepada pengguna jasa pelabuhan maupun agen tiket. Hasiando juga menekankan bahwa aspek kenyamanan masyarakat menjadi perhatian utama agar transisi dari transaksi tunai ke digital berjalan mulus.
“Digitalisasi ini bukan berarti menghapus tunai, tetapi memberikan pilihan yang lebih nyaman. Kami akan terus memonitor agar kualitas layanan tetap terjaga di setiap pelabuhan,” pungkasnya. (rz)
