‘Diserang’ Sopir dan DPRD Nunukan Soal Kenaikan Tarif E-Pass, PT Pelindo Minta Maaf
NUNUKAN – Tidak hanya sopir truk yang mempertanyakan rencana kenaikan tarif E-Pass di Pelabuhan Tunon Taka. Anggota DPRD Nunukan juga heran dan ramai-ramai meminta penjelasan dari PT Pelindo terkait rencana tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam misalnya. Dia mempertanyakan alasan PT Pelindo melakukan pembenahan, sementara fasilitas seperti auto gate sistem, aplikasi PTOS-M/PK, dan ruang control CCTV yang merupakan kewajiban BUMN, justru membebankan biaya kepada sopir truk.
“Tidak ada dasar hukum yang menjadi acuan, hanya sebatas kebijakan dan kesepakatan. Sementara kondisi sopir belum siap,” imbuh politisi Partai Nasdem Nunukan ini.
Disikapi juga oleh Anggota DPRD Nunukan lainnya, Sadam Husein. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menegaskan, PT Pelindo Nunukan menghasilkan keuntungan sekitar Rp38 miliar per tahun, namun kontribusinya tidak sebanding dengan harapan masyarakat.
“Kenapa (biaya) sarana dan prasarana Pelindo dibebankan ke masyarakat? Uang tidak akan berputar di masyarakat jika kita terus mengeruk mereka,” tegasnya.
Anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama tak mau ketinggalan. Andre meminta kebijakan kenaikan tarif ditinjau ulang. Pasalnya, penghasilan sopir jauh di bawah UMR Kabupaten. Ia menekankan, PT Pelindo perlu fokus pada perbaikan fasilitas dan kenaikan tarif bongkar muat yang belum pernah dinaikkan sejak 2014. Contohnya, sopir hanya mendapatkan sekitar Rp60 ribu per kontainer, setelah dipotong berbagai biaya, padahal aktivitas bongkar muat tidak dilakukan setiap hari.
Andre juga meminta agar DPRD Nunukan dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, DPRD Nunukan juga mendukung usulan tersebut dengan menghadap pimpinan Regional IV Pelindo, mengingat Nunukan sebagai wilayah perbatasan yang membutuhkan kebijakan khusus. Wacana kenaikan tarif akan dirundingkan ulang dalam rapat yang dijadwalkan Kamis (5/2/2026).
Sementara itu, General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional IV Cabang Nunukan Anugrah Amaliah membantah tuduhan bahwa pihaknya tidak memberikan fasilitas memadai bagi sopir truk. Anugrah menjelaskan, PT Pelindo telah melakukan berbagai perbaikan, antara lain dengan menerapkan standarisasi digital melalui aplikasi PTOS-M/PK untuk mengelola operasional terminal secara real-time, membuat ruang spot kontrol CCTV sebagai command center pemantauan keamanan, serta memasang auto gate sistem untuk mempercepat proses keluar-masuk penumpang. Selain itu, juga disediakan buffer area untuk menertibkan parkir truk.
Namun, ia tidak membantah bahwa fasilitas untuk sopir truk di areal depo pembongkaran masih kurang layak dan kotor.
“Saya mohon maaf atas fasilitas yang tidak representatif untuk peti kemas,” ucapnya.
Menurutnya, pengerasan jalan yang mulai diimplementasikan pada Oktober 2025 lalu mengalami kekurangan desain karena tidak mempertimbangkan topografi. Air limpasan dari jalan kota masuk ke pelabuhan akibat selisih ketinggian sekitar 3,5 meter. Perbaikan dengan material dari Palu, Sulawesi Tengah sedang dilakukan dan diharapkan selesai sekitar April hingga Mei 2026.
Rencana kenaikan tarif E-Pass menjadi Rp 2,5 juta per tahun diajukan karena BUMN wajib menghasilkan keuntungan untuk menjaga kesehatan keuangan dan membiayai program pro-rakyat. “Ini menjadi kesepakatan dari JPT bersama ALFI juga. Kenapa ini jadi ribut, mungkin JPT kurang cascading (menjabarkan program) ke bawah,” jelas Anugerah. (sym)
