NUNUKAN – Aksi damai yang dilakukan warga Kecamatan Krayan Timur belum lama ini sebagai bentuk protes atas rusaknya jalan utama di wilayah mereka akhirnya mendapat tanggapan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Pemkab Nunukan memastikan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut.
Kepala DPUPR Nunukan Abdi Jauhari mengatakan, tuntutan warga agar jalan rusak parah yang mereka lalui seharusnya dijawab oleh pemerintah pusat. Pasalnya, jalan tersebut merupakan jalan nasional yang kewenangannya ada di pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Secara status dan kewenangan, jalan yang dimaksud itu adalah jalan nasional. Karena itu, DPUPR kabupaten akan berkoordinasi langsung dengan Kementerian PUPR,” ungkap Abdi saat ditemui di sela acara pelantikan Pj Sekda Nunukan pada Rabu (4/2/2026) lalu.
Abdi menambahkan, pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan segera melakukan komunikasi intensif dengan kementerian terkait guna memperoleh kejelasan soal keluhan masyarakat tersebut. “Mungkin dalam waktu dekat, satu atau dua hari ini, kami akan berkomunikasi dengan pihak kementerian. Kami sejalan, dan mudah-mudahan bisa saling berkoordinasi dengan baik demi kepentingan masyarakat,” katanya.
Terkait informasi pembangunan Jalan Pa’ Betung yang sempat berjalan namun kemudian terhenti, Abdi mengaku belum mendapatkan data yang pasti. Menurutnya, hal tersebut juga akan menjadi salah satu poin yang akan dikonfirmasi ke Kementerian PUPR.
“Memang sebelumnya ada pembangunan di Jalan Pa’ Betung, tapi terhenti. Apakah itu masuk anggaran tahun ini atau tidak, kami belum tahu pasti. Itu yang akan kami komunikasikan ke Kementerian PUPR,” jelasnya.
Abdi juga menegaskan, Pemkab Nunukan terus mendorong agar persoalan infrastruktur, khususnya di wilayah perbatasan seperti Krayan Timur, mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Ia berharap koordinasi yang akan dilakukan dapat segera menghasilkan solusi konkret bagi masyarakat.Soal Jalan Rusak di Krayan Timur, DPUPR Nunukan Tegaskan Kewenangan Pusat
NUNUKAN – Aksi damai yang dilakukan warga Kecamatan Krayan Timur belum lama ini sebagai bentuk protes atas rusaknya jalan utama di wilayah mereka akhirnya mendapat tanggapan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Pemkab Nunukan memastikan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut.
Kepala DPUPR Nunukan Abdi Jauhari mengatakan, tuntutan warga agar jalan rusak parah yang mereka lalui seharusnya dijawab oleh pemerintah pusat. Pasalnya, jalan tersebut merupakan jalan nasional yang kewenangannya ada di pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Secara status dan kewenangan, jalan yang dimaksud itu adalah jalan nasional. Karena itu, DPUPR kabupaten akan berkoordinasi langsung dengan Kementerian PUPR,” ungkap Abdi saat ditemui di sela acara pelantikan Pj Sekda Nunukan pada Rabu (4/2/2026) lalu.
Abdi menambahkan, pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan segera melakukan komunikasi intensif dengan kementerian terkait guna memperoleh kejelasan soal keluhan masyarakat tersebut. “Mungkin dalam waktu dekat, satu atau dua hari ini, kami akan berkomunikasi dengan pihak kementerian. Kami sejalan, dan mudah-mudahan bisa saling berkoordinasi dengan baik demi kepentingan masyarakat,” katanya.
Terkait informasi pembangunan Jalan Pa’ Betung yang sempat berjalan namun kemudian terhenti, Abdi mengaku belum mendapatkan data yang pasti. Menurutnya, hal tersebut juga akan menjadi salah satu poin yang akan dikonfirmasi ke Kementerian PUPR.
“Memang sebelumnya ada pembangunan di Jalan Pa’ Betung, tapi terhenti. Apakah itu masuk anggaran tahun ini atau tidak, kami belum tahu pasti. Itu yang akan kami komunikasikan ke Kementerian PUPR,” jelasnya.
Abdi juga menegaskan, Pemkab Nunukan terus mendorong agar persoalan infrastruktur, khususnya di wilayah perbatasan seperti Krayan Timur, mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Ia berharap koordinasi yang akan dilakukan dapat segera menghasilkan solusi konkret bagi masyarakat. (sym)
