NUNUKAN – Komisi II DPRD Nunukan memaparkan sejumlah prioritas pembangunan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 yang digelar di Syan Café & Resto Nunukan, Jumat (13/2/2026). Forum tahunan ini menjadi ruang strategis penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus sinkronisasi rencana kerja pemerintah daerah untuk tahun anggaran mendatang.
Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam memimpin langsung penyampaian usulan prioritas pembangunan tersebut. Dalam paparannya, ia menyoroti sejumlah persoalan mendasar di sektor pertanian, perikanan, kesehatan, sosial, hingga infrastruktur permukiman yang dinilai mendesak untuk segera ditangani.
Di sektor pertanian, Komisi II mendorong pembangunan Jalan Usaha Tani Produksi (JUTP) di Daerah Pemilihan (Dapil) II. Infrastruktur tersebut dinilai krusial untuk memperlancar distribusi hasil panen serta mendukung mobilitas petani di lapangan.
“Kami meminta seluruh lahan persawahan di Dapil II diperkuat dengan JUTP. Petani membutuhkan akses jalan yang layak agar hasil produksi cepat keluar dari lahan,” tegas Andi Fajrul di hadapan peserta forum.
Selain itu, dukungan anggaran bagi Brigadier Pakat juga menjadi perhatian. Komisi II menilai kelompok tersebut memiliki kontribusi terhadap pergerakan ekonomi masyarakat, namun membutuhkan dukungan pemerintah agar aktivitasnya tetap berjalan optimal.
“Tidak semua anggota memiliki kemampuan finansial yang memadai. Pemerintah daerah perlu hadir agar aktivitas mereka tetap berjalan,” ujarnya.
Pada sektor perikanan, Nunukan yang tercatat sebagai penghasil rumput laut terbesar ketiga di Indonesia juga menjadi fokus pembahasan. Pada triwulan pertama 2025, nilai produksi rumput laut mencapai sekitar Rp250 juta. Besarnya potensi tersebut dinilai harus diimbangi dengan penataan zonasi laut guna mencegah tumpang tindih pemanfaatan ruang antara pembudidaya, nelayan tangkap, dan jalur pelayaran.
“Kondisi di lapangan menunjukkan ruang laut semakin padat. Tanpa pembenahan zonasi, gesekan antar pengguna ruang tidak bisa dihindari,” jelasnya.
Komisi II juga mendorong penerbitan peraturan daerah untuk menjaga stabilitas harga rumput laut demi melindungi petani pesisir dari fluktuasi pasar.
Di wilayah pesisir, khususnya Kelurahan Tanjung Harapan, kondisi jembatan jeramba yang rusak bahkan terputus di beberapa RT turut menjadi sorotan. Padahal, kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai kampung perikanan terbaik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerusakan infrastruktur ini dinilai menghambat aktivitas warga dalam mengelola budidaya rumput laut.
Bidang kesehatan juga menjadi perhatian serius. Komisi II mengusulkan penambahan fasilitas puskesmas, penyediaan ruang bersalin yang terpisah dari Instalasi Gawat Darurat (IGD), serta tambahan unit ambulans. Jarak tempuh layanan kesehatan yang jauh dinilai berisiko bagi warga, terutama ibu hamil dan pasien gawat darurat.
“Pelayanan kesehatan harus memadai dan manusiawi. Ruang bersalin tidak seharusnya bercampur dengan IGD,” tegas Andi Fajrul.
Pada sektor sosial, DPRD meminta kejelasan kewenangan penanganan Orang Dengan Gangguan Kejiwaan (ODGJ). Selama ini terjadi kebingungan antarinstansi akibat belum tersedianya anggaran dan fasilitas rehabilitasi khusus. Komisi II pun mendorong pembangunan rumah rehabilitasi agar penanganan berjalan lebih terarah.
Selain itu, sejumlah kebutuhan dasar lain turut diangkat, seperti relokasi pos pemadam kebakaran di Mamolo agar berada di tepi jalan utama, perbaikan bangunan sekolah rusak di wilayah ST005, penataan pangkalan LPG di Kelurahan Pansapa, pengelolaan sampah, serta pemerataan distribusi air bersih PDAM di beberapa RT.
“Semua ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah daerah perlu menindaklanjuti dalam penyusunan anggaran,” tutupnya. (sym)
