TARAKAN – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Kalimantan menggelar kegiatan Media Gathering di Kota Tarakan guna memperkuat kolaborasi bersama awak media di Kaltara. Dalam pertemuan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan membeberkan berbagai capaian positif dalam memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja di Kalimantan, khususnya di sektor informal.
Wakil Kepala Digitalisasi, Human Capital, dan Aset BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Kalimantan, Nurul Ken Maharani menegaskan, transformasi internal menjadi fondasi utama di balik tren kenaikan kepesertaan yang signifikan.
“Kunci utama dari capaian positif kami di Kalimantan adalah transformasi Human Capital. Kami menuntut setiap personel untuk bekerja lebih responsif dan solutif dalam melayani keluhan maupun proses klaim,” ujar Hani di hadapan puluhan awak media di Tarakan.
Dengan kualitas SDM yang mumpuni, setiap kendala teknis di lapangan dapat segera teratasi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi tetap terjaga dengan baik. Selain penguatan SDM, Ken menyoroti pentingnya efisiensi layanan sebagai bentuk keadilan bagi seluruh pekerja, tanpa memandang lokasi geografis.
Ia juga menjelaskan bahwa pengelolaan aset operasional dilakukan secara transparan untuk mendukung mobilitas tim hingga ke wilayah terpencil. Hani juga menyebut, pihaknya telah meringkas proses klaim agar peserta tidak perlu lagi mengantre panjang.
“Transformasi ini bertujuan memberikan keadilan akses bagi seluruh pekerja di Kalimantan. Tidak boleh ada perbedaan kualitas layanan antara masyarakat di kota besar dan mereka yang berada di pelosok pedalaman,” tambahnya tegas.
Keberhasilan menyentuh sektor Bukan Penerima Upah (BPU) seperti nelayan, petani, dan pedagang di Kaltara juga menjadi poin penting dalam pemaparannya. Menurut Hani, hal ini tidak terlepas dari kemudahan birokrasi dan akurasi data yang terus diperbaiki.
“Integrasi data yang akurat adalah aset strategis kami dalam memetakan potensi kepesertaan hingga ke tingkat desa,” jelasnya lagi.
Dengan data yang tervalidasi, BPJS dapat menentukan langkah taktis untuk melindungi pekerja rentan, sekaligus mempercepat distribusi santunan kepada ahli waris tanpa hambatan administratif yang berarti.
Menutup keterangannya, Hani mengapresiasi peran media massa yang selama ini membantu mengedukasi masyarakat mengenai lima program perlindungan utama, yakni JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP. Ia optimistis sinergi ini akan terus meningkatkan kesejahteraan pekerja di Bumi Borneo.
“Rekan-rekan media adalah mitra strategis dalam memberikan edukasi yang menjernihkan informasi bagi masyarakat. Melalui pemberitaan yang akurat, visi jaring pengaman sosial yang menyeluruh di Bumi Borneo akan lebih cepat terwujud,” pungkasnya. (1ku)
