TARAKAN — Di tengah luasnya bentang wilayah Kalimantan dan masih timpangnya literasi jaminan sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan memilih strategi tak biasa, menggempur ruang digital demi mendongkrak kepesertaan perusahaan dan pekerja.
Lewat kampanye media sosial yang masif dan terstruktur, langkah yang mereka juluki sebagai ‘perang udara’ digencarkan untuk mempersempit jarak antara target dan realisasi kepesertaan di lapangan. Hal ini disampaikan Wakil Kepala Kantor Wilayah Digitalisasi Human Capital dan Asset BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan, Nurul Ken Maharani dalam kegiatan Media Gathering BPJS Ketenagakerjaan bertema Memperkuat Literasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) di Tarakan, Selasa (3/3/2026).
“Ada gap (kesenjangan) yang cukup besar, banyak faktornya. Selain kondisi geografis yang luas, ada juga faktor edukasi masyarakat yang belum merata, dan beberapa perusahaan belum mendaftarkan pekerjanya,” kata Hani.
Menurutnya, tantangan lain yang kerap ditemui adalah masih adanya anggapan bahwa BPJS Ketenagakerjaan sama dengan BPJS Kesehatan. Padahal, keduanya memiliki fungsi dan manfaat berbeda, khususnya dalam perlindungan risiko kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.
Untuk itu, kata Hani, strategi digital harus dijalankan secara konsisten melalui berbagai platform seperti Instagram, Facebook, hingga TikTok. Konten video diproduksi secara khusus dan diseragamkan di seluruh kantor cabang agar pesan yang disampaikan tetap selaras. Setiap bulan, kampanye difokuskan pada tema tertentu. Februari, misalnya, menyoroti Jaminan Kematian (JKM). Sementara Maret diarahkan pada pengingat kewajiban perusahaan membayar tunjangan hari raya (THR) dan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
“Kampanye digital ini dilakukan terus-menerus, tanpa mengenal waktu. Tujuannya agar pesan tersampaikan merata, masyarakat paham, dan perusahaan termotivasi untuk patuh,” tambahnya.
Tak hanya mengandalkan dunia maya, Kantor Wilayah juga menggandeng media massa dan menggelar kegiatan informal untuk memperluas jangkauan edukasi. Pendekatan ini dinilai efektif menjembatani kesenjangan pemahaman sekaligus mendorong perusahaan agar lebih patuh terhadap kewajiban mendaftarkan pekerjanya.
“Kami juga melakukan kegiatan informal, sebagai cara menutup gap antara target dengan realisasi,” ujar Hani.
Menjelang Ramadan, pihaknya juga secara aktif mengingatkan perusahaan terkait kewajiban pembayaran THR dan iuran jaminan sosial agar hak pekerja terpenuhi tepat waktu.
“Kami juga mengedukasi perusahaan agar mendaftarkan seluruh pekerjanya. Misalnya, sebelum bulan Ramadan, kami mengingatkan kewajiban membayar tunjangan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan, agar karyawan menerima haknya tepat waktu,” tegasnya.
Ken juga menekankan, strategi terintegrasi yang memadukan kampanye digital, pendekatan lokal, dan kolaborasi media menjadi kunci untuk menembus tantangan geografis Kalimantan yang luas dan beragam.
“Melalui pendekatan ini, kami berharap masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari program BPJS Ketenagakerjaan, sementara perusahaan termotivasi untuk patuh mendaftarkan pekerjanya. Target kami adalah kesadaran meningkat, kepesertaan naik, dan program berjalan optimal,” tutup Hani (rz)