NUNUKAN – Permasalahan operasional Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) di Kabupaten Nunukan kembali menjadi sorotan. Kali ini datang dari Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Utara, Rismanto. Politisi Partai Nasdem ini mengungkapkan adanya dilema besar yang dihadapi masyarakat akibat jam operasional APMS yang dinilai tidak menentu dan cenderung lebih sering tutup dibandingkan melayani konsumen.
Menurut Rismanto, kondisi ini memaksa warga beralih membeli bahan bakar minyak (BBM) di pengecer atau ‘pertamini’ dengan harga yang lebih mahal. Fenomena tersebut dinilai sebagai dampak langsung dari tidak optimalnya pelayanan fasilitas resmi yang seharusnya menjadi tumpuan masyarakat untuk memperoleh BBM subsidi.
“Fasilitas penampung di Nunukan ini dilematis, karena APMS di sana sepertinya lebih banyak liburnya daripada beroperasinya, sehingga kami lebih cenderung membeli BBM di botol-botol atau pertamini yang menjamur di sana,” ungkap Rismanto dalam diskusinya.
Ia kemudian memaparkan pola operasional APMS yang kerap terjadi di lapangan. APMS biasanya baru aktif pada Sabtu saat pengiriman masuk, Minggu dilakukan pengisian, dan Senin stok sudah habis diserbu warga. Sementara pada Selasa hingga Jumat, pelayanan kerap tidak berjalan karena ketiadaan stok.
Kondisi tersebut dinilai sangat tidak efisien dan merugikan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan BBM di tengah pekan untuk keperluan mendesak maupun aktivitas rutin. Rismanto pun mempertanyakan apakah terdapat aturan tegas dari Pertamina terkait kewajiban jam operasional bagi mitra SPBU atau APMS agar pelayanan dapat berlangsung konsisten setiap hari.
“Apakah ada aturan terkait hal tersebut, karena kita ini kan rekan bisnis, biasanya ada aturan kalau ingin berbisnis maka harus beroperasi dari jam sekian sampai jam sekian. Di Nunukan itu Sabtu baru ada pengiriman, Minggu pengisian, dan Senin sudah habis lagi,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menyoroti maraknya Pertamini yang tumbuh subur di berbagai sudut di Kabupaten Nunukan. Menurutnya, fenomena ini tidak lepas dari ketidakoptimalan fungsi APMS sebagai fasilitas resmi. Ia meminta adanya ketegasan dalam regulasi dan pengawasan, termasuk pemberian sanksi bagi mitra yang tidak mematuhi ketentuan operasional.
Tak hanya soal Premium dan Solar, Rismanto juga menyinggung ketersediaan jenis BBM lain seperti Bio Solar dan Dexlite yang dinilai masih belum memenuhi ekspektasi di lapangan. Ia berharap ada sinkronisasi antara data kapasitas tangki dan realitas stok di APMS agar tidak terjadi kekosongan berkepanjangan.
“Kami berharap pihak Pertamina dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja APMS di Nunukan demi menjamin hak masyarakat mendapatkan energi secara merata,” pungkasnya.
Sebagai wilayah perbatasan dan beranda terdepan Indonesia, Nunukan dinilai layak mendapatkan kepastian distribusi dan pelayanan energi yang stabil. DPRD Kaltara pun mendorong agar persoalan ini segera ditangani secara serius demi melindungi kepentingan masyarakat. (sym)
