TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan berencana membuka seleksi terbuka untuk mengisi sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama yang saat ini masih kosong. Proses pengisian jabatan tersebut ditargetkan mulai dipersiapkan setelah perayaan Idulfitri 2026.
Bupati Bulungan, Syarwani menyampaikan, mekanisme pengisian jabatan akan dilakukan melalui seleksi terbuka atau lelang jabatan sesuai ketentuan yang berlaku dan melibatkan rekomendasi dari pemerintah pusat, khususnya melalui Badan Kepegawaian Negara.
“Setelah Lebaran nanti, paling tidak kita sudah mulai dengan pembentukan panitia seleksi, kemudian pengurusan izin pelaksanaan hingga tahapan seleksi itu sendiri,” ujar Syarwani saat diwawancarai.
Menurutnya, saat ini terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih mengalami kekosongan pimpinan definitif. Di antaranya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop), Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, hingga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP).
Selain itu, jabatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga termasuk yang akan diisi melalui seleksi tersebut. “Kalau tidak salah jumlahnya sekitar enam sampai tujuh jabatan, termasuk posisi asisten di lingkungan sekretariat daerah,” jelasnya.
Ia pun menegaskan, seluruh jabatan tersebut nantinya akan diperebutkan melalui proses seleksi terbuka yang transparan dan sesuai dengan mekanisme kepegawaian yang berlaku.
“Insya Allah kita lakukan seleksi terbuka. Targetnya kalau semua tahapan berjalan lancar, pelantikan bisa dilakukan paling cepat bulan Juli atau paling lambat Agustus tahun ini,” katanya.
Meski demikian, Syarwani menegaskan bahwa proses tersebut tetap membutuhkan waktu karena harus melalui sejumlah tahapan yang diatur dalam mekanisme kerja panitia seleksi, mulai dari pembentukan tim, penyusunan jadwal, hingga proses penilaian terhadap para peserta.
“Karena ada proses tahapan yang harus dilalui. Panitia seleksi nanti akan menyusun mekanisme, jadwal, serta seluruh tahapan seleksi sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Selain persoalan jabatan pimpinan tinggi, Pemerintah Kabupaten Bulungan juga masih menghadapi keterbatasan jumlah aparatur sipil negara (ASN). Namun hingga saat ini, belum ada kepastian terkait pembukaan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun 2026.
“Kita memang masih kekurangan ASN, tetapi sampai hari ini belum ada informasi terkait pengalokasian formasi CPNS dari pemerintah pusat,” ungkap Syarwani.
Sebagai langkah sementara, pemerintah daerah memaksimalkan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang telah direkrut sebelumnya, termasuk tenaga honorer yang telah berstatus PPPK.
“Yang kita maksimalkan saat ini adalah yang kemarin melalui PPPK, termasuk tenaga yang sudah berstatus pegawai tetap melalui skema tersebut. Itu yang kita optimalkan untuk mendukung pelayanan pemerintahan,” katanya.
Syarwani menambahkan, jika nantinya pemerintah pusat membuka formasi CPNS baru, Pemkab Bulungan tentu akan mengusulkan kebutuhan pegawai sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
“Kalau ke depan ada kebijakan pembukaan CPNS dari pusat, tentu kita akan menyesuaikan dan mengusulkan sesuai kebutuhan daerah,” pungkasnya. (rm)
