MALINAU – Kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan, utamanya Apau Kayan kembali menjadi sorotan serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Minimnya perbaikan serta kerusakan pada sejumlah fasilitas vital dinilai berpotensi menghambat mobilitas masyarakat sekaligus mengganggu pelayanan dasar di kawasan terpencil tersebut.
Hal ini mengemuka saat Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., melakukan monitoring dan evaluasi (monev) langsung ke Kecamatan Kayan Selatan dan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Selasa (24/0326). Rombongan Wagub tiba di Bandar Udara Long Ampung sekitar pukul 11.05 Wita.
Tampak, Wagub Kaltara didampingi sejumlah pejabat strategis di lingkungan Pemprov Kaltara, di antaranya Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Dr. Bustan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara Bertius, serta Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi.
Setibanya di lokasi, Wagub langsung melakukan peninjauan terhadap sejumlah infrastruktur dasar yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat, mulai dari akses jalan, jembatan penghubung antarwilayah, hingga fasilitas layanan kesehatan. Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah Jembatan Long Ampung. Infrastruktur yang dibangun pada 2008 tersebut kini mengalami penurunan kondisi signifikan. Selain badan jalan yang berlubang, bagian konstruksi jembatan juga dinilai mulai berisiko.
“Ini sangat mengkhawatirkan karena menjadi akses utama masyarakat, termasuk menuju bandara. Kalau tidak segera ditangani, tentu akan berdampak pada keselamatan pengguna,” ujar Ingkong saat meninjau lokasi.
Tidak hanya itu, kondisi Rumah Sakit Kelas D Pratama Long Ampung juga tak luput dari evaluasi. Dari hasil peninjauan, ditemukan sejumlah kerusakan pada bagian bangunan, terutama plafon yang jebol akibat rembesan air. Ironisnya, terdapat pula beberapa bagian gedung baru yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.
Menurut Wagub, hal tersebut menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan proyek, termasuk tanggung jawab pihak kontraktor.
“Kita temukan ada kerusakan pada plafon, sementara ada gedung baru yang belum digunakan. Ini harus menjadi perhatian bersama, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan,” tegasnya.
Peninjauan kemudian berlanjut ke Jembatan Nawang yang menghubungkan Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Selatan. Meski telah dibangun sejak 2006, kondisi jembatan tersebut kini dinilai memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera.
Ingkong menegaskan bahwa pembangunan dan perawatan infrastruktur di wilayah perbatasan tidak boleh dipandang sebelah mata. Selain sebagai akses utama masyarakat, keberadaan infrastruktur yang layak juga menjadi simbol kehadiran negara di kawasan terdepan.
“Wilayah perbatasan adalah wajah negara. Infrastruktur di sini harus benar-benar diperhatikan agar masyarakat bisa beraktivitas dengan aman, nyaman, dan lancar,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, hingga pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan di kawasan Apau Kayan yang selama ini dikenal memiliki tantangan geografis cukup berat.
Kunjungan kerja ini juga menjadi bagian dari persiapan agenda lawatan muhibah rombongan Timbalan Menteri Digital Malaysia Sarawak yang dijadwalkan berlangsung pada 25–26 Maret 2026 di Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu.
Momentum tersebut diharapkan tidak hanya mempererat hubungan bilateral di wilayah perbatasan, tetapi juga menjadi pemicu percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan Apau Kayan. (rm)
