TANJUNG SELOR – Kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tak hanya terbukti efektif dalam menjaga ritme kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga melahirkan dampak nyata pada efisiensi anggaran daerah. Dalam dua bulan awal penerapannya, kebijakan ini berhasil menekan belanja listrik dan air hingga sekitar Rp230 juta.
Angka tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto usai memimpin apel di Lapangan Agatis, Senin (30/03/2026) pagi. Ia mengungkapkan, penghematan ini bukan sekadar hasil pemadaman fasilitas, melainkan bagian dari perubahan budaya kerja yang lebih disiplin dalam mengelola energi.
“Terjadi penurunan pembayaran yang signifikan di seluruh gedung Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari Januari ke awal Februari, penurunannya sekitar Rp230 juta. Ini menunjukkan bahwa kita mulai disiplin. Lampu tidak perlu dinyalakan di siang hari jika tidak diperlukan, pendingin ruangan tidak perlu beroperasi penuh di ruang-ruang yang memang tidak digunakan,” ungkap Denny saat mengapresiasi para penanggung jawab 11 gedung OPD yang dinilai sukses mengimplementasikan kebijakan ini.
Menurut Denny, efisiensi yang terjadi tidak hanya berdampak pada penghematan belanja daerah semata. Lebih dari itu, kebijakan WFA telah menanamkan kesadaran kolektif di kalangan ASN untuk melakukan penghematan energi secara mandiri. Ia menyebut bahwa tingkat kepatuhan dan pelaksanaan WFA kini telah mencapai sekitar 99 persen berdasarkan hasil Safari Perangkat Daerah yang dilakukan sebelumnya.
“Ini bukan sekadar memindahkan lokasi kerja. Ini soal bagaimana kita mengubah kebiasaan. Ketika kita bisa bekerja dari mana saja dengan tetap produktif, maka kita juga otomatis mengurangi beban operasional gedung. Penghematan ini adalah efek domino dari disiplin energi yang mulai kita bangun,” tambahnya.
Sekprov juga menegaskan bahwa meskipun kebijakan ini mengedepankan fleksibilitas dan efisiensi, pelayanan publik tidak boleh menjadi korban. Ia secara spesifik menginstruksikan kepada seluruh jajaran agar memastikan bahwa instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat tetap beroperasi secara optimal.
“Pelayanan publik harus tetap berjalan dan terus ditingkatkan. Jangan sampai karena kita sedang efisiensi, masyarakat justru kesulitan. Prinsipnya adalah hemat energi, hemat anggaran, tapi tidak mengurangi kualitas layanan. Kalau pun harus WFA, pastikan petugas yang melayani masyarakat tetap tersedia, dan proses administrasi tetap berjalan cepat,” pungkasnya.
Denny juga menekankan bahwa kebijakan WFA akan terus dipertahankan sebagai langkah strategis menghadapi dinamika global dan geopolitik yang masih penuh ketidakpastian. Baginya, efisiensi yang telah dicapai saat ini adalah fondasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih ramah anggaran dan berorientasi pada hasil, bukan sekadar pada kehadiran fisik di kantor. (rm)
