TARAKAN – Proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2025 segera bergulir. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltara menekankan perlunya langkah adaptif dari pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika kebijakan nasional, khususnya dalam menjaga stabilitas fiskal.
Hal tersebut mengemuka saat penyerahan LKPD unaudited oleh Bupati Bulungan, Syarwani kepada Kepala BPK Perwakilan Kaltara, Dwi Sabardiana, di Tarakan, Selasa (31/03/26). Penyerahan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Risdianto, serta jajaran Inspektorat dan BKAD Bulungan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPK mengingatkan bahwa tantangan pengelolaan keuangan daerah ke depan akan semakin kompleks. Perubahan kebijakan di tingkat pusat disebut dapat berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga dibutuhkan strategi yang lebih terukur.
Ia menekankan bahwa pengelolaan anggaran tidak lagi cukup hanya mengandalkan pola konvensional, melainkan harus disertai inovasi serta ketelitian dalam perencanaan dan pelaksanaan.
“Pengelolaan anggaran harus dilakukan secara cermat dan inovatif, namun tetap memastikan pelayanan publik tidak terganggu,” ujarnya.
Usai penerimaan dokumen LKPD unaudited, BPK akan menurunkan tim auditor untuk melakukan pemeriksaan langsung di Kabupaten Bulungan. Audit tersebut dijadwalkan berlangsung selama 60 hari ke depan, mencakup verifikasi data hingga pengujian kepatuhan terhadap regulasi.
Dalam proses ini, BPK menaruh perhatian besar pada kesiapan perangkat daerah dalam menyajikan data yang valid. Kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian dokumen dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung hasil audit yang kredibel.
“Dukungan seluruh OPD sangat menentukan kelancaran pemeriksaan. Data yang disajikan harus lengkap, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Bulungan Syarwani menyampaikan, pihaknya memandang proses audit sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menilai, arahan dari BPK menjadi acuan penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, tata kelola keuangan yang akuntabel memiliki dampak luas, tidak hanya pada administrasi pemerintahan, tetapi juga terhadap kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberi manfaat, terutama di sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur,” katanya.
Bupati juga menyinggung tingginya ekspektasi publik di era keterbukaan informasi. Ia menyebut, arus kritik dan masukan dari masyarakat kini semakin cepat dan terbuka, sehingga menuntut respons yang lebih sigap dari pemerintah daerah.
Namun demikian, ia melihat kondisi tersebut sebagai energi positif untuk terus melakukan pembenahan. “Kami tidak hanya menampung kritik, tetapi berupaya menjawabnya dengan langkah nyata, meskipun belum semua harapan bisa langsung terpenuhi,” ungkapnya.
Dalam menghadapi proses audit, Pemkab Bulungan memastikan akan bersikap terbuka dan kooperatif. Seluruh perangkat daerah diminta aktif mendukung kebutuhan tim pemeriksa, baik dalam penyediaan dokumen maupun klarifikasi.
“Kami berkomitmen mendukung penuh proses ini agar berjalan transparan dan objektif,” tegasnya.
Selain itu, Pemkab Bulungan juga terus memperkuat koordinasi dengan DPRD dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah disebut telah dilakukan sesuai ketentuan, dengan tetap membuka ruang evaluasi dari berbagai pihak.
Melalui proses audit LKPD ini, Pemkab Bulungan berharap dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah yang transparan dan bertanggung jawab. (rm)
