QRIS Sudah Ada, Transaksi Tunai Masih Mendominasi di Pelabuhan Tanjung Selor
TANJUNG SELOR – Upaya digitalisasi transaksi di sektor transportasi air di Kabupaten Bulungan masih menghadapi tantangan.
Meski fasilitas pembayaran non tunai melalui QRIS telah tersedia di sejumlah pelabuhan, mayoritas transaksi masyarakat masih dilakukan secara tunai.
Hal tersebut terungkap dalam kegiatan sosialisasi dan monitoring yang dilakukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Bulungan di sejumlah pelabuhan di Tanjung Selor, Sabtu (4/4/2026).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bulungan, Zulkifli Salim mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan di Pelabuhan Kayan I, Kayan II, dan Kayan VI. Hasilnya menunjukkan penggunaan QRIS belum menjadi pilihan utama dalam proses pembayaran.
“Dari hasil pemantauan di lapangan, pembayaran masih didominasi secara tunai, meskipun fasilitas QRIS sebenarnya sudah tersedia,” ujar Zulkifli.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari persiapan peluncuran resmi sistem pembayaran non tunai yang dijadwalkan akan dilakukan Bupati Bulungan dalam agenda High Level Meeting (HLM) pekan depan.
Menurutnya, kebijakan pembayaran non tunai yang sebelumnya telah diimbau oleh pemerintah daerah belum berjalan optimal, meskipun sarana pendukung telah disiapkan.
“Pelaksanaan pembayaran non tunai yang pernah diinstruksikan kepala daerah belum maksimal,” tegasnya.
Berdasarkan hasil monitoring, aktivitas transaksi di berbagai pelabuhan masih mengandalkan uang tunai. Mulai dari kegiatan bongkar muat antarprovinsi di Pelabuhan Kayan I, layanan transportasi antar kabupaten/kota di Kayan VI, hingga operasional speedboat reguler di Kayan II.
“Kondisi ini menunjukkan perubahan pola transaksi masyarakat masih membutuhkan waktu dan proses,” jelasnya.
Zulkifli menilai salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem pembayaran digital. Faktor sumber daya manusia (SDM) yang belum terbiasa menggunakan metode pembayaran non tunai menjadi alasan dominan.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Edukasi kepada masyarakat harus terus ditingkatkan,” katanya.
Meski demikian, pihaknya tetap optimistis implementasi pembayaran non tunai dapat berjalan secara bertahap setelah resmi diluncurkan.
“Harapannya, setelah launching nanti, transaksi di pelabuhan mulai beralih ke sistem non tunai secara perlahan,” ungkapnya.
Ia menegaskan digitalisasi pembayaran merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Melalui sistem non tunai, tata kelola keuangan bisa lebih modern dan terpercaya,” ujarnya.
Zulkifli juga menekankan pentingnya dukungan dari para pelaku usaha, pemilik kapal, serta operator speedboat agar program digitalisasi transaksi ini dapat berjalan optimal.
“Kami optimistis niat baik pemerintah ini akan mendapat respons positif dari semua pihak demi percepatan digitalisasi daerah,” pungkasnya. (rm)
