Sidak Malam di Pelabuhan Tengkayu I, Sekprov Kaltara Soroti Fasilitas Rusak dan Potensi Kebocoran PAD
TARAKAN – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Denny Harianto, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pelabuhan Tengkayu I Tarakan pada Kamis (09/04/26) malam.
Sidak ini merupakan respons cepat pemerintah daerah atas banyaknya keluhan masyarakat terkait fasilitas pelabuhan yang rusak dan kurang terawat.
Kunjungan tersebut dilakukan usai menghadiri agenda bersama Ombudsman RI serta penyambutan anggota DPD RI mewakili Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang.
Di tengah padatnya agenda, Denny memilih turun langsung ke lapangan guna memastikan kondisi riil operasional pelabuhan, khususnya pada aktivitas malam hari.
Dalam peninjauan itu, Denny memastikan proses bongkar muat tetap berjalan aman dan lancar. Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jangan sampai ada kebocoran. Ini salah satu sumber PAD yang cukup besar bagi daerah, sehingga pengelolaannya harus optimal dan transparan,” tegasnya.
Pelabuhan Tengkayu I merupakan salah satu simpul transportasi vital di Kalimantan Utara sekaligus kontributor signifikan terhadap PAD. Karena itu, kondisi fasilitas dan kualitas layanan menjadi perhatian serius pemerintah.
Dari hasil sidak, ditemukan sejumlah persoalan di lapangan. Beberapa fasilitas seperti lampu penerangan dilaporkan tidak berfungsi, sementara penataan barang muatan juga dinilai belum tertib. Kondisi ini berpotensi mengganggu kenyamanan serta keselamatan pengguna jasa pelabuhan.
Menanggapi temuan tersebut, Denny langsung menghubungi Kepala Dinas Perhubungan untuk segera melakukan pembenahan. Ia menegaskan tidak ada alasan untuk menunda perbaikan, mengingat anggaran telah tersedia dan saat ini telah memasuki triwulan kedua tahun anggaran.
“Saya minta segera ditindaklanjuti. Ini menyangkut pelayanan publik. Masyarakat berhak mendapatkan fasilitas yang layak, aman, dan nyaman,” ujarnya.
Selain menyoroti fasilitas, Denny juga meninjau aspek lain seperti pengaturan penumpang, kesiapan operasional kapal, serta standar keselamatan pelayaran. Ia meminta seluruh pihak terkait meningkatkan koordinasi dan pengawasan di lapangan.
Terlebih, dalam waktu dekat diperkirakan terjadi lonjakan penumpang pasca arus balik Lebaran yang berpotensi meningkatkan intensitas aktivitas di pelabuhan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, lanjut Denny, berkomitmen untuk terus membenahi sektor transportasi, khususnya layanan penyeberangan, demi menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
“Keluhan masyarakat harus menjadi perhatian utama. Kita ingin pelayanan di pelabuhan ini benar-benar membaik dan profesional,” tutupnya. (rm)
