Dirut Absen, DPRD Nunukan Murka, RDP Krisis Air Bersih Ricuh dan Dijadwal Ulang
NUNUKAN – Rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan untuk mendapatkan penjelasan terkait krisis air bersih dari Perumda Tirta Taka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Ambalat 1, Senin (13/4/2026), tak berjalan sesuai harapan.
Rapat tersebut terpaksa ditunda setelah Direktur Perumda Tirta Taka, Alfiansyah, tidak hadir dan hanya mengutus perwakilan.
Ketidakhadiran direktur memicu kekecewaan anggota dewan. Anggota DPRD Nunukan, H. Firman, mengaku menjadi sasaran amarah masyarakat, khususnya warga Sebatik yang saat ini mengalami kesulitan air bersih.
“Kami dimaki-maki masyarakat di Sebatik. Mereka mempertanyakan kinerja DPRD. Sementara PDAM yang kita hadirkan untuk menjawab persoalan, tidak bisa memberi penjelasan yang gamblang,” tegasnya dalam forum RDP.
Firman bahkan menyayangkan rapat yang dinilai tidak menghasilkan keputusan berarti tanpa kehadiran pimpinan Perumda Tirta Taka. Dengan nada tinggi, ia mempertanyakan tujuan rapat jika tidak ada solusi konkret yang bisa disampaikan kepada masyarakat, sebelum akhirnya memilih meninggalkan ruang rapat.
Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul, yang memimpin jalannya RDP, juga menyampaikan kekecewaan mendalam. Ia menilai kehadiran direktur jauh lebih penting dibandingkan agenda menerima penghargaan Top BUMD di Jakarta.
“Penghargaan tidak sebanding dengan kepuasan masyarakat yang saat ini justru kesulitan mendapatkan air bersih,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, Komisi II DPRD Nunukan meminta Perumda Tirta Taka segera merumuskan skema kompensasi bagi pelanggan yang sudah sekitar satu bulan tidak menikmati layanan air bersih.
“Kalau bisa jangan ada penagihan dulu. Kita pikirkan bagaimana distribusi air bersih tetap berjalan. Kami sarankan stop penagihan sampai masalah ini selesai,” tegas Andi.
RDP tersebut akhirnya dijadwalkan ulang dengan agenda menghadirkan langsung Direktur Perumda Tirta Taka Nunukan guna memberikan penjelasan komprehensif atas krisis air bersih yang terjadi, termasuk persoalan Embung Lapri yang hingga kini belum terselesaikan.
DPRD berharap pertemuan berikutnya dapat menghasilkan solusi nyata agar krisis air bersih yang meresahkan warga Nunukan segera teratasi. (sym)
