TARAKAN — Nasib Pelabuhan Rakyat di RT 7, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, hingga kini masih belum menemui kejelasan.
Setelah hampir satu tahun aktivitas bongkar muat terhenti, persoalan ini kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Kota Tarakan, Senin (13/4/2026).
RDP tersebut melibatkan Komisi III DPRD Tarakan, Dinas Perhubungan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II A Tarakan, serta perwakilan warga.
Dalam forum itu, urgensi kepastian hukum menjadi sorotan utama agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan.
Perwakilan Tim Koordinasi Dermaga Lingkas Ujung, Makmur, menegaskan pihaknya terus berupaya mengurus legalitas operasional pelabuhan melalui sistem perizinan daring pemerintah pusat. Ia menyebut pengajuan dilakukan atas nama kelompok masyarakat, bukan individu.
“Kami mengatasnamakan tim koordinasi, bukan perorangan. Jadi kami ini mengurus izin supaya pelabuhan ini punya legalitas yang jelas dan diakui pemerintah,” ujarnya.
Namun, proses perizinan tersebut tidak mudah. Penyusunan dokumen lingkungan berupa UKL-UPL menjadi salah satu kendala utama sebelum izin dapat diajukan secara penuh.
“Sistem sekarang ini kan serba online, jadi semua dokumen itu harus klop baru bisa di-upload. Terkait UKL-UPL ini, datanya harus tersaji dulu baru nanti ada tinjauan lapangan,” jelas Makmur.
Ia menegaskan, pihaknya memilih menempuh seluruh prosedur secara lengkap guna menghindari persoalan hukum di kemudian hari. “Kami tidak mau asal jalan. Semua tahapan kami tempuh supaya nanti operasionalnya benar-benar sah dan tidak menimbulkan masalah hukum,” tegasnya.
Selain perizinan, polemik status lahan juga turut menjadi perhatian. Makmur memastikan bahwa area dermaga merupakan lahan milik pribadi yang sejak lama dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
“Ini kan tanah pribadi, lahan kami sendiri. Dari dulu dipakai untuk kepentingan umum. Kami siap melengkapi syarat apa pun selama ada kepastian dari otoritas,” katanya.
Secara historis, Pelabuhan Rakyat Lingkas Ujung memiliki peran vital sebagai jalur distribusi di Kalimantan Utara. Sebelum ditutup, belasan kapal berkapasitas hingga 70 ton rutin melayani rute antarpulau dengan muatan kebutuhan pokok.
“Dulu kapal keluar masuk hampir setiap hari, tujuan se-Kaltara, sangat ramai. Barang yang diangkut didominasi kebutuhan pokok,” ungkapnya.
Kini, kondisi tersebut berubah drastis. Dermaga yang sebelumnya hidup kini nyaris tanpa aktivitas.
“Dulu aktivitas bongkar muat tidak pernah berhenti. Sekarang sejak ada kebijakan penutupan, dermaga ini seperti mati suri,” tuturnya.
Makmur menilai, keberadaan pelabuhan rakyat justru dapat menjadi solusi untuk mengurai kepadatan di pelabuhan utama Tarakan, seperti Pelabuhan Tengkayu I dan II.
“Urgensinya sangat tinggi untuk membantu pemerintah juga sebenarnya, supaya antrean di pelabuhan utama bisa berkurang karena ada alternatif bongkar muat,” jelasnya.
Dampak paling nyata dirasakan masyarakat sekitar. Sekitar 40 buruh panggul kehilangan mata pencaharian sejak aktivitas pelabuhan dihentikan.
“Kasihan sekali, ada sekitar 40 buruh yang selama ini cari makan di sana sekarang tidak ada kerjaan. Bahkan ada empat kepala keluarga yang kondisinya sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Kondisi tersebut bahkan berdampak pada keberlangsungan pendidikan anak-anak mereka. “Ada anak buruh yang sampai berhenti sekolah karena bapaknya tidak ada pemasukan. Ada juga yang hampir diusir dari kontrakan karena tidak sanggup bayar,” bebernya.
Makmur berharap KSOP segera memberikan kejelasan agar proses panjang yang ditempuh masyarakat tidak berujung sia-sia.
“Harapan kami ada kebijakan dan ketegasan dari KSOP. Kalau memang bisa jalan, kami siap penuhi semua syaratnya, karena kami tidak mau membuang biaya kalau ujung-ujungnya tidak ada kepastian,” pungkasnya.
RDP ini menjadi sinyal kuat bahwa persoalan Pelabuhan Rakyat Lingkas Ujung bukan sekadar isu administrasi, tetapi menyangkut keberlangsungan ekonomi puluhan keluarga yang kini berada di ujung ketidakpastian. (rz)
