TANJUNG SELOR – Upaya Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam mendorong digitalisasi pengawasan pajak daerah melalui pemasangan tapping box belum berjalan optimal.
Hingga saat ini, jumlah perangkat yang tersedia masih terbatas dan belum mampu menjangkau seluruh wajib pajak.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bulungan, M. Zulkifli Salim menjelaskan, tapping box berfungsi merekam transaksi usaha secara real time sebagai bagian dari sistem pengawasan berbasis digital.
“Alat ini mencatat aktivitas transaksi, mulai dari jam operasional hingga jumlah transaksi. Data tersebut bisa dipantau harian maupun bulanan,” ujarnya, Senin (13/04/2026).
Menurutnya, perangkat tersebut merupakan fasilitasi dari Bankaltimtara. Namun, jumlah yang tersedia masih jauh dari kebutuhan di lapangan. Saat ini, baru sekitar 30 unit tapping box yang terpasang, sementara jumlah pelaku usaha di Bulungan jauh lebih banyak.
“Baru sekitar 30 unit yang tersedia, sementara jumlah pelaku usaha jauh lebih banyak,” sebutnya.
Tak hanya soal keterbatasan perangkat, pengawasan pajak juga dihadapkan pada persoalan kepatuhan wajib pajak. Di lapangan, masih ditemukan pelaku usaha yang tidak mengoperasikan alat tersebut secara optimal.
“Ada yang mematikan alat atau tidak menggunakannya dengan berbagai alasan, sehingga data transaksi tidak terekam secara maksimal,” ungkapnya.
Zulkifli menegaskan, kondisi ini menjadi tantangan dalam meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan pajak daerah. Terlebih, pengawasan tidak dapat dilakukan setiap saat.
“Peran tapping box sebenarnya untuk membantu memastikan seluruh transaksi tercatat. Tapi jika tidak digunakan, tentu fungsinya tidak maksimal,” tegasnya.
Ia menambahkan, data yang dihimpun dari tapping box menjadi salah satu dasar dalam perhitungan pajak, termasuk pada sektor restoran yang dikenakan tarif sebesar 10 persen dari total transaksi.
Ke depan, pemerintah daerah akan terus mendorong optimalisasi penggunaan tapping box, baik melalui penambahan perangkat maupun peningkatan pengawasan.
Langkah ini diharapkan mampu menggali potensi penerimaan pajak daerah secara lebih akurat sesuai kondisi riil di lapangan. (rm)
