TARAKAN – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi diprediksi berdampak langsung terhadap perekonomian Kalimantan Utara (Kaltara), khususnya Kota Tarakan. Dampak tercepat yang dirasakan adalah naiknya biaya logistik yang berujung pada kenaikan harga kebutuhan pokok.
Direktur Politeknik Bisnis Kaltara sekaligus Anggota Forum Komunikasi Akademisi Penulis Populer Kebijakan BI, Dr. Ana Sriekaningsih, S.E., S.Th., M.M., mengatakan kenaikan BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo dan Pertamina Dex akan memicu kenaikan biaya distribusi barang.
“Pasti berdampak, karena berpengaruh langsung pada biaya logistik, terutama kendaraan niaga menengah. Itu nanti mendorong kenaikan harga barang kebutuhan pokok,” ujar Ana kepada Satukaltara.com, Minggu (26/4/2026).
Menurutnya, meski BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar masih stabil, kenaikan harga BBM nonsubsidi tetap memengaruhi rantai distribusi barang.
“Kalau naik, otomatis biaya distribusi membengkak. Biaya itu masuk ke harga pokok barang, harga kebutuhan masyarakat ikut naik,” jelasnya.
Ana juga mengingatkan potensi migrasi pengguna BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Jika tidak diawasi, kondisi itu dapat memperberat beban subsidi pemerintah.
“Kalau perpindahan ke Pertalite tidak diawasi ketat, beban subsidi bisa membesar dan masyarakat yang berhak justru terdampak,” tegasnya.
Selain BBM, kenaikan LPG nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram dinilai dapat menekan daya beli masyarakat kelas menengah.
“Mereka mungkin tidak berpindah, tapi akan menahan belanja barang sekunder dan tersier seperti rekreasi atau kebutuhan gaya hidup,” katanya.
Ana menilai dampak kenaikan energi nonsubsidi akan lebih terasa di Kaltara dibanding daerah lain, karena wilayah ini sangat bergantung pada transportasi laut dan sungai. Di Jawa mungkin tidak terlalu signifikan. Tapi di Kaltara, biaya logistik dan transportasi air otomatis naik, sehingga dampaknya lebih tajam.
“Barang di Kaltara banyak didatangkan dari luar. Masuk lewat Tarakan atau Tanjung Selor, lalu didistribusikan lagi ke kabupaten. Jadi kenaikannya bisa dobel,” bebernya.
Ia juga menyoroti potensi kelangkaan LPG subsidi 3 kilogram akibat peralihan konsumsi masyarakat menengah ke tabung subsidi. Ana meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat melalui pengawasan distribusi subsidi dan intervensi biaya logistik agar daya beli masyarakat tetap terjaga. “Kalau tidak ada intervensi biaya logistik, inflasi di pedalaman Kaltara bisa lebih tinggi dari rata-rata nasional,” pungkasnya. (rz)