TARAKAN – Keberadaan Sekolah Rakyat di Kota Tarakan menjadi secercah harapan baru bagi anak-anak dari keluarga rentan yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan formal. Hal itu terungkap saat Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Utara (Kaltara), Herman, melakukan kunjungan langsung ke lokasi Sekolah Rakyat di gedung UPTD Lembaga Latihan Kerja (LLK) Tarakan, Kelurahan Kampung Enam, Senin (18/5/2026).
Dalam kunjungannya, Herman mengaku terenyuh melihat kondisi para siswa yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin ekstrem. Bahkan, beberapa di antaranya disebut pernah mengalami penelantaran hingga eksploitasi oleh orang tua.
“Alhamdulillah, awal sampai di Sekolah Rakyat ini hati saya terenyuh melihat anak-anak kita. Boleh dikata sebagian besar berasal dari keluarga miskin ekstrem. Bahkan ada yang agak terlantar oleh orang tuanya. Sebenarnya di sini banyak siswa yang sebelumnya dieksploitasi orang tuanya untuk berjualan,” ujarnya.
Meski begitu, Herman mengapresiasi perkembangan positif yang mulai terlihat setelah anak-anak tersebut mendapatkan pendampingan dan pembelajaran secara intensif di Sekolah Rakyat.
Menurutnya, program tersebut menjadi solusi nyata untuk mengembalikan hak pendidikan anak-anak yang sebelumnya putus sekolah.
“Ada juga anak-anak yang usianya seharusnya sudah SMP, tetapi karena berbagai masalah akhirnya masih mengikuti jenjang SD karena belum paham, belum bisa baca tulis. Sekarang Alhamdulillah sudah mulai lancar baca tulisnya,” katanya.
Ia menegaskan, keberadaan Sekolah Rakyat sangat penting, terutama bagi wilayah perbatasan seperti Kaltara yang masih menghadapi berbagai persoalan akses pendidikan dan administrasi kependudukan.
“Kalau bicara urgent, Sekolah Rakyat ini sangat urgent sekali. Kita daerah perbatasan. Banyak orang tua siswa yang secara administrasi juga bermasalah. Banyak yang belum punya surat-surat seperti akta kelahiran dan lain-lain. Sudah dibantu diurus oleh teman-teman guru di sini,” jelas Herman.
Saat ini, Sekolah Rakyat di Tarakan masih memanfaatkan fasilitas sementara milik Pemerintah Kota Tarakan. Namun, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial tengah membangun fasilitas permanen di kawasan Juata Permai dengan progres pembangunan sekitar 50 persen.
“Untuk sementara masih memakai fasilitas pinjaman dari Pemkot Tarakan. Nanti di Juata Permai akan ada pembangunan dari Kementerian Sosial, progresnya sudah sekitar 50 persen. Insya Allah kalau sudah selesai, fasilitasnya lebih memadai,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Tarakan, Arbain menegaskan, program Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu melalui proses verifikasi ketat agar tepat sasaran.
“Kita memang sepakat yang kita masukkan itu orang yang benar-benar tidak mampu. Jadi kalau ada yang mengaku mampu, tentu akan kita sesuaikan lagi dengan kriteria,” ujarnya.
Ia memastikan seluruh kebutuhan dasar siswa telah difasilitasi agar mereka bisa fokus menjalani pendidikan, mulai dari perlengkapan sekolah hingga kebutuhan harian.
“Setahu saya, kebutuhan sehari-harinya seperti sabun, kebutuhan mandi, dan kebutuhan dasar lainnya sudah disediakan. Termasuk perlengkapan sekolah, itu sudah ditampung semua,” katanya.
Arbain menambahkan, pendampingan dan verifikasi akan terus dilakukan agar program Sekolah Rakyat benar-benar menyasar anak-anak yang membutuhkan.
“Harapan kita anak-anak yang sebelumnya terputus dari pendidikan dapat kembali memperoleh hak belajar secara layak dan berkelanjutan,” pungkasnya. (rz)
