TARAKAN — Pemprov Kaltara bergerak cepat membenahi hambatan teknis dalam pelaksanaan ekspor langsung dari Tarakan, terutama terkait persoalan dokumen yang masih menjadi keluhan pelaku usaha. Sinkronisasi dan harmonisasi regulasi lintas instansi kini menjadi fokus utama agar arus ekspor dari daerah perbatasan ini semakin lancar dan kompetitif.
Staf Ahli Gubernur Kalimantan Utara Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antar Lembaga, Ir. Wahyuni Nuzband pun mengapresiasi peran berbagai pihak dalam mendorong penguatan ekspor langsung melalui Bandara Juwata Tarakan. Dukungan tersebut datang dari instansi seperti Balai Karantina, Bea Cukai, hingga otoritas bandara.
Namun di lapangan, masih ditemukan sejumlah kendala yang dihadapi pelaku usaha, terutama dalam memenuhi persyaratan administrasi.
“Dalam pelaksanaannya masih ada beberapa hal yang disampaikan pelaku usaha terkait dokumen yang harus dilengkapi. Ini menjadi bahan evaluasi kami untuk segera ditindaklanjuti bersama instansi terkait,” ujar Wahyuni.
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk segera diselesaikan melalui koordinasi lintas sektor. Meski demikian, Pemprov Kaltara tetap menegaskan bahwa standar mutu dan keamanan produk ekspor tidak boleh diabaikan.
“Kalau memang ada persyaratan seperti SKP dari instansi teknis, maka itu tetap harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Ini bagian dari standar mutu dan keamanan yang tidak bisa diabaikan,” tegasnya.
Wahyuni menilai, salah satu akar persoalan adalah belum sepenuhnya selarasnya kebijakan antarinstansi, yang berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi aturan di lapangan.
“Sangat diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi dari seluruh stakeholder yang terlibat dalam kegiatan ekspor ini agar tidak terjadi perbedaan pemahaman di lapangan,” katanya.
Selain pembenahan regulasi, Pemprov Kaltara juga terus mendorong penguatan peran Bandara Juwata Tarakan sebagai hub ekspor di wilayah perbatasan. Langkah ini dinilai strategis untuk meningkatkan daya saing logistik sekaligus mempercepat distribusi komoditas unggulan daerah ke pasar internasional.
“Kami berharap Bandara Juwata dapat menjadi hub ekspor unggulan di perbatasan Kalimantan Utara, sehingga arus logistik dan perdagangan bisa lebih efektif dan kompetitif,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah provinsi akan memfasilitasi pertemuan lintas perangkat daerah dan instansi teknis dalam waktu dekat guna merumuskan solusi konkret atas berbagai kendala yang ada.
“Rencananya pertemuan akan dilaksanakan Senin atau Selasa depan, karena Kamis sudah ada kegiatan ekspor lagi, sehingga perlu segera dirumuskan solusi teknisnya,” ungkap Wahyuni.
Ia menambahkan, sejumlah solusi awal sebenarnya telah mengemuka dalam diskusi sebelumnya dan akan dimatangkan dalam forum tersebut agar menghasilkan langkah yang lebih terarah dan implementatif.
“Beberapa solusi teknis sudah disampaikan sebelumnya, dan itu akan kita matangkan kembali dalam pertemuan agar ada keputusan yang lebih jelas,” pungkasnya. (rz)
