TARAKAN – Sistem pemantauan gempa di Kalimantan Utara masih menghadapi keterbatasan serius. Hingga saat ini, BMKG hanya mengandalkan satu sensor gempa utama yang berada di Tarakan untuk memantau aktivitas seismik di seluruh wilayah provinsi, kondisi yang dinilai jauh dari kebutuhan ideal untuk mendukung kecepatan dan akurasi deteksi gempa.
Kepala BMKG Tarakan, Muhammad Sulam Khilmi, mengatakan semakin banyak sensor gempa yang terpasang, semakin cepat dan akurat pula data yang dihasilkan. Bahkan dalam kondisi ideal, setiap kecamatan seharusnya memiliki sensor pemantauan sendiri.
“Kalau idealnya, setiap kecamatan itu ada sensor gempa. Artinya semakin rapat sensor gempa, tentu data yang dihasilkan akan semakin cepat dan semakin akurat,” ujarnya.
Saat ini, satu-satunya sensor gempa utama di Kalimantan Utara berada di kompleks BMKG Tarakan dan telah beroperasi selama beberapa tahun. Sementara kabupaten dan kota lainnya di Kaltara belum memiliki perangkat serupa. “Untuk kabupaten lain sampai sekarang belum ada sensor gempa. Yang ada baru di sini,” katanya.
Menurut Sulam, keterbatasan jumlah sensor tersebut berkaitan dengan kebijakan prioritas nasional dalam pengembangan jaringan pemantauan gempa. BMKG memprioritaskan pemasangan alat di daerah yang memiliki tingkat aktivitas seismik lebih tinggi dibandingkan Kalimantan.
“Memang kita sering ada gempa yang dirasakan di Tarakan, namun dibanding wilayah lain di Indonesia, kita termasuk relatif lebih sedikit. Makanya pemasangan kerapatan sensor gempanya diprioritaskan untuk tempat-tempat yang frekuensi gempanya tinggi,” jelasnya.
Berdasarkan peta kegempaan nasional, Kalimantan memang tergolong wilayah dengan frekuensi gempa relatif rendah. Kondisi tersebut membuat penambahan sensor di Kaltara belum menjadi prioritas utama pemerintah pusat.
Meski demikian, BMKG Tarakan terus mengajukan usulan penambahan alat pemantau guna memperkuat sistem mitigasi bencana di wilayah perbatasan tersebut.
“Kalau usul tentu kami selalu mengusulkan. Namun BMKG punya prioritas, terutama untuk daerah-daerah yang frekuensi gempanya tinggi,” ujarnya.
Ia mengakui, jika mengacu pada kebutuhan ideal satu sensor di setiap kecamatan, maka jumlah alat yang masih dibutuhkan di Kalimantan Utara sangat banyak. “Kalau idealnya ada per kecamatan, ya tentu kurangnya masih banyak sekali,” ucapnya.
Terkait biaya pengadaan, Sulam mengatakan seluruh proses pengadaan dan pemasangan sensor dilakukan langsung oleh BMKG pusat sehingga pihaknya tidak mengetahui secara pasti besaran anggaran yang dibutuhkan.
“Kalau anggaran kami belum bisa memastikan, karena sistemnya kami hanya langsung dipasangkan. Dari pusat yang mengadakan langsung dipasang,” katanya.
Selain memperkuat pemantauan gempa, BMKG Tarakan juga menjalin kerja sama dengan Distrik Navigasi (Disnav) yang memiliki buoy atau alat pemantau gelombang laut di sejumlah perairan Kalimantan Utara.
Data dari buoy tersebut menjadi salah satu pendukung penting dalam proses verifikasi ketika terjadi gempa yang berpotensi memicu tsunami.
“Disnav memiliki buoy-buoy yang tersebar di wilayah Kalimantan Utara. Kami juga meminta bantuan mereka untuk mengecek gelombang secara real time. Itu membantu dalam verifikasi ketika ada kejadian tsunami,” jelas Sulam.
Ia menegaskan, kecepatan penyampaian informasi menjadi kunci dalam sistem peringatan dini kebencanaan. BMKG memiliki standar waktu yang ketat untuk menentukan potensi tsunami setelah gempa terjadi.
“Standar BMKG, ketika terjadi gempa, dalam satu sampai tiga menit kita sudah harus merilis gempa ini berpotensi tsunami atau tidak,” tegasnya. (rz)
