NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan memberikan penjelasan terkait hasil penilaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) yang menempatkan Kabupaten Nunukan pada posisi terbawah dengan nilai 0,16. Pemkab menegaskan, penilaian tersebut merupakan evaluasi inovasi daerah, bukan ukuran keberhasilan pembangunan secara keseluruhan, serta akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan memastikan akan menelaah lebih lanjut indikator yang digunakan dalam penilaian inovasi daerah oleh Pemerintah Provinsi Kaltara. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya nilai yang diperoleh sekaligus menentukan strategi peningkatan pada periode berikutnya.
Wakil Bupati Nunukan Hermanus mengaku, belum mengetahui secara rinci aspek-aspek yang menjadi dasar penilaian karena proses evaluasi dilakukan oleh pemerintah provinsi. Namun demikian, pihaknya akan mempelajari hasil tersebut secara menyeluruh.
“Saya belum mengetahui secara rinci terkait hasil penilaian tersebut karena dilakukan pihak provinsi. Nanti akan kami pelajari lebih lanjut agar diketahui aspek-aspek yang perlu menjadi perhatian ke depan,” ujarnya belum lama ini.
Menurut Hermanus, setiap hasil evaluasi dari pemerintah tingkat yang lebih tinggi harus disikapi secara positif sebagai bahan introspeksi dan peningkatan kinerja pemerintah daerah.
Karena itu, Pemkab Nunukan terbuka terhadap berbagai masukan maupun rekomendasi yang dapat mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Nunukan, Sirajuddin menjelaskan, informasi mengenai nilai 0,16 tersebut perlu dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
Ia menegaskan, penilaian yang dimaksud bukanlah penilaian terhadap capaian pembangunan daerah secara keseluruhan, melainkan penilaian inovasi daerah yang diselenggarakan oleh Pemprov Kaltara.
“Penilaian ini bukan menggambarkan seluruh kinerja pembangunan daerah, tetapi lebih kepada penilaian inovasi daerah yang menjadi salah satu instrumen evaluasi pemerintah provinsi,” jelasnya.
Sirajuddin menambahkan, selama ini pemerintah daerah lebih memusatkan perhatian pada pelaksanaan program-program prioritas yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Program tersebut mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, hingga berbagai program kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian dalam ajang penilaian, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Yang paling penting adalah bagaimana program pembangunan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ke depan, Insya Allah Pemkab Nunukan akan kembali berpartisipasi dalam penilaian inovasi daerah dan berupaya meningkatkan capaian yang telah dicapai sebelumnya,” tutupnya.
Dengan adanya evaluasi tersebut, Pemkab Nunukan berharap dapat mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperkuat sehingga mampu meningkatkan capaian inovasi daerah tanpa mengurangi fokus pada program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. (sym)
