TARAKAN — Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia (TMI) di empat kabupaten di Kalimantan Utara (Kaltara) didorong untuk tidak sekadar menjalankan fungsi organisasi, tetapi aktif mengawal program strategis nasional di sektor pertanian hingga tingkat desa. Dorongan tersebut mencakup penguatan pendampingan petani, penerapan sistem pertanian modern, serta pengawasan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, Wahyuni Nuzband mengatakan, transformasi sektor pertanian saat ini menuntut perubahan menyeluruh, tidak hanya sebatas penggunaan alat dan mesin. Menurutnya, pemerintah tengah mendorong penerapan Pertanian Modern–Advanced Agriculture System (PM-AAS)sebagai pendekatan baru dalam pengelolaan usaha tani.
“Pertanian modern bukan sekadar menggunakan alat dan mesin pertanian, tetapi perubahan cara bertani menjadi lebih modern, lebih efisien, lebih presisi, dan berbasis teknologi,” ujar Wahyuni.
Ia menjelaskan, PM-AAS mengedepankan efisiensi dan ketepatan melalui pemanfaatan teknologi, serta pengelolaan usaha tani yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan sarana produksi hingga pemasaran hasil panen.
“Sistem ini dikelola secara terintegrasi dari hulu hingga hilir sehingga mampu meningkatkan daya saing sekaligus kesejahteraan petani,” jelasnya.
Wahyuni menilai implementasi sistem tersebut menjadi tantangan bagi pengurus TMI di daerah. Karena itu, ia mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong percepatan pembangunan sektor pertanian di Kaltara.
“Marilah bersama-sama membangun pertanian yang maju, produktif, dan berkelanjutan. Upaya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian merupakan ikhtiar yang harus terus dijalankan demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP TMI, Don Muzakir menilai, Kaltara memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, meskipun menghadapi tantangan kondisi geografis dan keterbatasan akses wilayah. Menurutnya, kondisi tersebut justru menuntut pengurus organisasi untuk lebih aktif turun ke lapangan, mendampingi petani, serta memetakan komoditas unggulan di masing-masing daerah.
Ia menyebut sejumlah komoditas seperti tebu, kopi, kelapa dalam, hingga kacang mente memiliki prospek untuk dikembangkan sesuai karakteristik wilayah. Don menegaskan seluruh jajaran organisasi, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, harus bergerak aktif dan tidak hanya menjalankan aktivitas administratif.
“Di saat Anda tidak bergerak, di saat Anda setelah dilantik hanya duduk bersantai di kantor tanpa berbuat apa-apa, niscaya swasembada pangan yang kita harapkan di Kalimantan Utara ini tidak bisa terwujud,” tegasnya.
Selain pendampingan, TMI juga memiliki peran dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah di sektor pertanian, termasuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Pengawasan distribusi bantuan dinilai penting agar program pertanian berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi petani.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, organisasi petani, dan masyarakat, TMI diharapkan mampu mempercepat pembangunan sektor pertanian sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional, termasuk di wilayah perbatasan Kaltara. (rz)