NUNUKAN – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) kembali menghantui Kabupaten Nunukan. Tertundanya distribusi akibat kendala dokumen operasional kapal membuat sejumlah Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) kehabisan stok, memicu antrean panjang hingga lonjakan harga BBM eceran. Pemerintah pun bergerak mempercepat pasokan sekaligus menyiapkan evaluasi menyeluruh agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Kelangkaan BBM di Kabupaten Nunukan kembali menjadi persoalan yang berulang hampir setiap tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, gangguan distribusi bahkan disebut kerap terjadi dalam rentang sekitar tiga bulan sekali, sehingga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, transportasi, hingga operasional nelayan.
Terhambatnya distribusi dari Tarakan disebabkan salah satu kapal pengangkut BBM belum dapat berlayar karena terkendala kelengkapan dokumen operasional, termasuk persyaratan terkait pencemaran lingkungan.
Kondisi tersebut mengakibatkan sejumlah APMS di Nunukan kehabisan stok. Warga pun ramai mencari informasi ketersediaan BBM melalui media sosial, sementara harga BBM eceran dilaporkan melonjak hingga sekitar Rp40 ribu per botol.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kabupaten Nunukan, Beni Patisadia mengatakan, pemerintah telah melakukan koordinasi intensif selama dua hari terakhir untuk mempercepat distribusi BBM ke wilayah tersebut.
“Informasi terkini, kondisi distribusi BBM di lapangan sudah mulai terurai. Hari ini telah dilakukan pembongkaran BBM subsidi kurang lebih sebanyak 300 ton, sedangkan besok dijadwalkan pembongkaran BBM nonsubsidi, yakni Pertamax,” ujarnya, Rabu (5/8).
Beni menjelaskan, sebanyak 300 ton Pertalite telah tiba di Nunukan dan diharapkan mampu mengurangi antrean masyarakat serta memenuhi kebutuhan kendaraan maupun nelayan. Selain itu, kapal pengangkut Pertamax dijadwalkan tiba pada Kamis dini hari untuk menambah pasokan di daerah perbatasan tersebut.
Menurutnya, persoalan distribusi BBM bukan kali pertama terjadi. Ia mengungkapkan kuota Pertalite Nunukan yang sebelumnya mencapai 40.929 kiloliter pada periode 2021–2024 turun menjadi 25.449 kiloliter pada 2025. Penurunan itu dihitung berdasarkan realisasi penyaluran, termasuk berkurangnya konsumsi BBM di wilayah perbatasan karena sebagian masyarakat Pulau Sebatik masih menggunakan BBM dari Malaysia.
Ke depan, Pemkab Nunukan akan mengevaluasi sistem distribusi bersama APMS dan mengupayakan prioritas kuota BBM bagi nelayan agar aktivitas melaut tidak terganggu. Pemerintah juga akan memperkuat pengawasan melalui penerapan sistem kartu kontrol di setiap SPBU.
“Setiap APMS nanti kita imbau agar segera melaporkan untuk meminta stok baru sebelum stok lama habis, sehingga kekosongan BBM dapat dicegah,” kata Beni.
Pemerintah turut mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying. Dukungan seluruh pihak, termasuk media, diharapkan dapat membantu menyebarkan informasi yang benar sehingga distribusi BBM berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. (ryn)