Revitalisasi SMP Nunukan Disiapkan untuk 33 Sekolah
NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan menyiapkan revitalisasi sekolah jenjang SMP untuk 33 sekolah sepanjang 2026. Program itu dibagi dalam dua tahap, dengan 13 sekolah telah masuk tahap pertama dan kini dalam proses pengerjaan.
Kepala Seksi (Kasi) Sarana Prasarana dan Manajemen Pendidikan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Nunukan, Arief Rachmadi mengatakan, tahap kedua masih dalam pendataan. Pemerintah menginventarisasi kebutuhan sekolah melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), termasuk tingkat kerusakan bangunan dan kebutuhan sarana-prasarana.
Tahap kedua mencakup 20 sekolah. Jika mendapat persetujuan pemerintah pusat, jumlah sekolah penerima program revitalisasi tahun ini mencapai 33 sekolah.
“Jika kemudian tahap dua ini disetujui, maka total akan ada 33 sekolah yang menjadi penerima manfaat program revitalisasi pada 2026,” kata Arief.
Program tersebut mencakup rehabilitasi dan pembangunan fasilitas sekolah. Besaran anggaran setiap sekolah tidak seragam karena disesuaikan dengan kebutuhan yang diusulkan melalui Dapodik. Sekolah dapat mengusulkan penambahan ruang kelas, pembangunan UKS, maupun fasilitas lain yang dianggap mendesak.
“Jadi mereka nanti menginput data-data di Dapodik, apa saja yang mereka butuhkan. Misalnya kekurangan ruang kelas, membutuhkan pembangunan UKS dan sebagainya,” ujarnya.
Menurut Arief, kondisi fisik SMP di Nunukan terus membaik. Saat ini, kata dia, tidak lagi ditemukan sekolah yang menggunakan bangunan semi permanen atau berbahan kayu. Sejumlah sekolah juga telah memperoleh rehabilitasi melalui program pemerintah pusat. Di Lumbis Hulu, pembangunan SMP sebelumnya telah dibiayai melalui APBD.
Meski demikian, pelaksanaan revitalisasi masih menghadapi persoalan biaya pembangunan. Anggaran pemerintah pusat menggunakan standar harga regional yang belum sepenuhnya mencerminkan biaya konstruksi di lapangan, terutama di wilayah terpencil seperti Krayan.
“Terlebih lagi di wilayah Krayan pasti lebih mahal. Itu juga yang menjadi kendala. Semoga ini menjadi perhatian pemerintah pusat,” kata Arief.
Untuk memastikan tahap pertama berjalan sesuai rencana, tim Disdikbud Nunukan dijadwalkan melakukan pengawasan pada 26 hingga 28 Agustus 2026. Pengawasan itu mencakup progres pekerjaan serta kesesuaian pembangunan dengan kebutuhan yang telah disetujui.
Selain revitalisasi, pemerintah juga memperhatikan sekolah yang berada di kawasan rawan banjir. Di Kecamatan Sembakung, sebagian besar bangunan SMP telah direhabilitasi dengan konstruksi yang dibuat lebih tinggi dari permukaan tanah untuk mengurangi risiko kerusakan saat banjir.
“Kalau untuk sekolah SMP di Sembakung rata-rata sudah dibangun lebih tinggi dari permukaan tanah guna menghindari musibah banjir. Seperti yang kita ketahui, di sana rutin sekali terkena banjir,” pungkasnya. (ryn)
