NUNUKAN – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Nunukan kian mengkhawatirkan. Sepanjang 2026, bencana ini tercatat sebagai kejadian paling dominan dengan 32 kasus, melampaui banjir yang berada di urutan berikutnya dengan 23 kejadian. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah memperkuat langkah pencegahan dan respons cepat di wilayah rawan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nunukan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kini mengintensifkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla. Kepala BPBD Nunukan Asmar mengatakan, penanganan karhutla merupakan salah satu tugas utama BPBD. Berbagai langkah mitigasi juga telah diperbarui sejak Mei lalu di bawah koordinasi Asisten I.
“Data BMKG menunjukkan puncak potensi karhutla terjadi pada periode Juli hingga Agustus. Kondisi di lapangan membuktikan pola tersebut. Kasus karhutla di Nunukan menduduki peringkat tertinggi dibandingkan potensi bencana lainnya,” ujar Asmar, Jumat (4/9/2026).
Untuk memperkuat pencegahan, BPBD dan DLH menyusun sejumlah langkah strategis, mulai dari pemetaan wilayah rawan hingga peningkatan kapasitas masyarakat.
Salah satunya melalui penyusunan peta kerawanan karhutla skala 1:50.000 yang melibatkan BPBD sebagai leading sector bersama Bappeda, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta TNI/Polri.
Sekretaris DLH Nunukan Freddyanto Gromiko mengatakan, tren karhutla sejak 2023 hingga 2026 menunjukkan pola yang cukup fluktuatif. Kecamatan Nunukan Selatan tercatat sebagai wilayah dengan kejadian karhutla tertinggi.
“Dalam kolaborasi, penyusunan rencana aksi ini adalah mencegah karhutla, mendeteksi kejadian sedini mungkin, dan memastikan respons awal yang cepat serta terkoordinasi,” katanya.
Salah satu fokus utama ialah memperkuat Masyarakat Peduli Api (MPA). Saat ini terdapat 21 kelompok MPA, terdiri dari 10 kelompok yang dibentuk DLH dan 11 kelompok oleh KPH Nunukan. Seluruh kelompok tersebut akan mendapatkan pelatihan secara berkala dua kali dalam setahun dengan melibatkan Manggala Agni.
Selain meningkatkan kapasitas kelompok yang sudah terbentuk, pemerintah juga menargetkan pembentukan MPA baru di wilayah yang belum memiliki relawan. Program tersebut menyasar 12 kecamatan, terutama kawasan yang dinilai memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi.
“Kami menargetkan pembentukan MPA baru di wilayah-wilayah yang berisiko tinggi namun belum memiliki kelompok relawan,” ujar Freddy.
Penguatan koordinasi antarinstansi dan masyarakat menjadi langkah strategis keempat. Pemerintah berharap keterlibatan lintas sektor dapat mempercepat deteksi, penanganan awal, sekaligus menekan potensi meluasnya kebakaran.
Dengan karhutla kini menjadi bencana paling dominan di Nunukan, pemerintah mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan. Deteksi dini dan penanganan cepat dinilai menjadi kunci agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. (ryn)
