NUNUKAN – Kebijakan pemangkasan anggaran Dana Desa (DD) secara luas mulai memberikan dampak nyata pada pelayanan publik di wilayah perbatasan. Di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, operasional mobil pengangkut sampah resmi dihentikan sejak awal Januari 2026.
Kondisi ini membuat pemerintah desa terpaksa mengeluarkan imbauan agar masyarakat mengelola sampahnya secara mandiri. Langkah ini diambil setelah kemampuan keuangan desa merosot, tidak lagi mampu membiayai kebutuhan operasional mendasar.
Sekretaris Desa (Sekdes) Aji Kuning, Muhammad Arnil membenarkan hal tersebut. Ia mengungkapkan, keputusan tersebut diambil lantaran postur anggaran saat ini turun drastis, yang berdampak pada pembayaran operasional dan honor petugas kebersihan.
“Masalah ini bukan hanya berpengaruh pada petugas kebersihan saja, melainkan semua lembaga desa yang dibiayai oleh desa seperti kader posyandu dan petugas perpustakaan desa. Kemungkinan besar honor mereka juga akan menurun,” ungkap Muhammad Arnil saat dikonfirmasi.
Penghentian sementara layanan pengambilan sampah berlaku untuk seluruh wilayah desa, mulai sejak pengumuman resmi dikeluarkan. Kebijakan sulit ini muncul menyusul pemangkasan APBDes Tahun Anggaran 2026.
Dikatakan, penyesuaian anggaran yang dilakukan secara menyeluruh di tingkat daerah berdampak langsung pada alokasi Dana Desa untuk Aji Kuning. Akibatnya, sejumlah program kerja desa harus dirasionalisasi secara besar-besaran, salah satunya adalah operasional armada dan petugas kebersihan. “Penghentian layanan berlaku baik untuk area sepanjang jalan utama maupun lingkungan pemukiman warga, dengan batas waktu penyelesaian yang belum ditentukan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Aji Kuning, Asdar mengatakan, Pemerintah Desa memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Masyarakat diharapkan dapat mengelola sampah secara mandiri untuk sementara waktu guna mencegah penumpukan di titik-titik pembuangan. Kemudian, menunggu informasi lebih lanjut mengenai jadwal pengoperasian kembali armada kebersihan desa.
“Kami sangat berat menyampaikan hal ini, namun keterbatasan anggaran memaksa kami untuk memprioritaskan kebutuhan desa yang paling mendesak. Kami terus berupaya mencari solusi terbaik agar pelayanan publik ini bisa segera kembali normal,” ujar Asdar. (sym)
