TARAKAN – Tantangan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 diprediksi akan semakin berat. Efisiensi belanja dinilai tak lagi cukup jika tidak dibarengi dengan upaya serius menggali potensi pendapatan daerah.
Pengamat Ekonomi, Dr. Ana Sriekaningsih, S.E., S.Th., M.M, menilai pemerintah daerah perlu menggeser fokus dari sekadar mengandalkan transfer pusat ke optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini belum tergarap maksimal. Menurutnya, penyusunan APBD di setiap daerah memiliki kaitan dengan APBN, sehingga harus disusun dengan baik agar tepat sasaran dan sejalan dengan aturan.
“APBN sendiri sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat untuk provinsi dan kabupaten/kota dengan rumus-rumus tertentu. Ruang negosiasi ada, tapi biasanya hanya untuk hal-hal yang dampaknya sangat signifikan,” ujar Ana saat diwawancarai, Senin (5/1/2026).
Ia mencontohkan, usulan pembangunan infrastruktur strategis seperti jembatan masih memungkinkan untuk diperjuangkan melalui anggaran pusat. Namun di luar itu, daerah mau tak mau harus melakukan efisiensi dan kemandirian fiskal.
“Selain itu, saya rasa memang sudah perlu efisiensi. Perjalanan dinas yang tidak terlalu perlu itu sudah dipangkas, sekarang tinggal bagaimana daerah ini menguatkan sumber pendapatannya sendiri,” jelas perempuan yang juga Direktur Politeknik Bisnis Kaltara ini kepada satukaltara.com.
Menurut Ana, peningkatan PAD harus dilakukan secara serius dan transparan agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. “Apakah tidak sebaiknya kita meningkatkan PAD? Dari sisi apa saja yang selama ini belum tergali. Tapi catatannya, harus transparan dan benar-benar dijalankan supaya tidak ada kebocoran-kebocoran,” tegasnya.
Ia menambahkan, PAD yang optimal akan kembali ke masyarakat dalam bentuk program pembangunan dan bantuan yang tepat sasaran. Ana juga menilai Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki banyak potensi yang bisa menjadi sumber PAD, terutama di sektor pariwisata, UMKM, dan Sumber Daya Alam (SDA).
“Pemerintah daerah bisa mengoptimalkan potensi pariwisata, khususnya wilayah pesisir. UMKM juga sangat penting karena dekat dengan masyarakat menengah ke bawah dan menjadi penggerak utama transaksi ekonomi,” katanya.
Perputaran ekonomi di level bawah, kata Ana, justru menjadi fondasi penting bagi peningkatan pendapatan daerah. Hal ini dapat dilihat dalam program pemerintah yang rutin menggelontorkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar masyarakat bisa melakukan aktivitas ekonomi lainnya.
“Kalau ada transaksi jual-beli, otomatis perputaran ekonomi jalan, dan itu sebenarnya mendukung PAD,” jelas Ana.
Selain itu, Ana juga menyoroti dominasi investor luar daerah yang dinilai membuat perputaran uang tidak optimal di Kaltara. Umumnya, perusahaan tersebut menaruh modal di Kaltara, namun keuntungannya dibawa ke luar dari daerah ini.
“Ini yang perlu dipikirkan, bagaimana supaya perputaran uang itu juga tetap (berputar) di dalam daerah,” ungkapnya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk mulai memikirkan skema yang melibatkan pelaku usaha lokal agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati pihak luar. “Kalau potensi lokal digerakkan dan pelaku lokal diberdayakan, saya yakin PAD bisa meningkat dan daerah bisa lebih mandiri,” pungkasnya. (rz)
