NUNUKAN – Pagu anggaran Dana Desa (DD) Kabupaten Nunukan tahun ini dipastikan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran serta penyesuaian transfer dana ke daerah yang dilakukan pemerintah pusat, yang secara langsung berimbas pada kemampuan fiskal desa dalam membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Kepala Bidang (Kabid) Administrasi dan Pemerintahan Desa (APD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Nunukan, Feri Wahyudi S. Sos menyampaikan, total pagu Dana Desa reguler untuk Kabupaten Nunukan tahun 2026 hanya berkisar Rp 71 miliar. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2025 total Dana Desa yang diterima masih berada di atas Rp 176 miliar.
“Turun sekitar 60 persen, atau sekitar Rp 105 miliar,” ungkap Feri kepada media ini.
Menurut Feri, berkurangnya anggaran ini akan memberikan dampak terhadap ruang gerak pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan. Desa-desa yang sebelumnya mampu menjalankan beberapa program secara bersamaan, kini diperkirakan harus memangkas atau menunda sebagian kegiatan yang telah direncanakan.
Dalam waktu dekat, kata Feri, pihaknya akan mengajak pemerintah desa, kepala desa, dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk bersama-sama mencarikan solusi agar penggunaan dana desa yang jumlahnya terbatas ini dapat dimaksimalkan.
“Dengan dana yang minim ini dapat dimaksimalkan untuk menjawab persoalan utama yang ada di desanya,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga akan mendorong optimalisasi potensi yang ada untuk mendapatkan pendapatan asli desa. Ada dua instrumen yang dapat dimanfaatkan, yaitu koperasi merah putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Kita berharap kedua instrumen ini menjadi penopang menghasilkan pendapatan asli desa dan tidak berharap banyak dengan dana desa dari pusat. Sebagaimana harapan pemerintah pusat agar setiap desa tidak sepenuhnya lagi bergantung dengan dana APBN,” pungkas Feri. (sym)
