NUNUKAN – Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nunukan belakangan ini menjadi perhatian Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur. Politisi Partai Nasdem Nunukan ini pun mengusulkan agar Satpol PP Nunukan memiliki peran yang lebih luas dalam menjaga stabilitas daerah, bukan hanya fokus pada penertiban di lapangan.
Menurutnya, Satpol PP sebagai wajah pemerintah di lapangan memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman, kepastian aturan, dan keteraturan ruang publik yang berdampak pada iklim investasi dan pembangunan. Mansur menyampaikan pandangan tersebut setelah melakukan kunjungan kerja ke Satpol PP Kota Makassar dan Balikpapan belum lama ini.
Dalam kunjungan kerjanya tersebut, dia mengaku mempelajari pola kerja Satpol PP Makassar yang lebih dinamis dengan dukungan kebijakan daerah. Ia menilai, Satpol PP juga perlu memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk berinovasi dan menjawab tantangan daerah perbatasan yang dinamis.
“Satpol PP itu wajah pemerintah di lapangan. Mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari urusan ketertiban, peredaran minol, sampai aktivitas ekonomi informal,” kata Mansur.
Mansur juga menekankan pentingnya dukungan kebijakan anggaran yang realistis dan fleksibel, serta penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP. Dengan demikian, peran Satpol PP tidak lagi dipahami sebatas penegakan aturan, tetapi juga sebagai pengelola ketertiban sosial.
“Ketertiban itu fondasi pembangunan. Kalau fondasinya rapuh, pembangunan apa pun akan terganggu,” kata Mansur.
Mansur pun siap membawa gagasan ini ke dalam pembahasan bersama pemerintah daerah, dengan tujuan agar peran Satpol PP ke depan lebih luas, terarah, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Mansur berharap, dengan pola kebijakan yang lebih terbuka, Satpol PP di Nunukan dapat bekerja lebih luwes, profesional, dan mampu menjawab tantangan daerah perbatasan yang dinamis.
“Kalau ketertiban terjaga, pembangunan akan lebih mudah berjalan,” pungkasnya. (sym)
