Jawaban Pemkab Nunukan Soal Beasiswa Tak Memuaskan, Dua Mahasiswa Ancam Kembali Unjuk Rasa
NUNUKAN – Meskipun telah mendapatkan penjelasan dari sejumlah pejabat terkait penyaluran beasiswa untuk mahasiswa yang kuliah di Makassar, perwakilan mahasiswa Forum Mahasiswa Demokrasi Harkim Moris Andaris mengaku belum puas. Dia bahkan dengan tegas mengaku belum menemukan jawaban yang diinginkan.
Tak hanya itu, dia kembali menegaskan memiliki banyak bukti terkait kacaunya proses penyaluran beasiswa dari Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Nunukan tersebut. Termasuk, dia mengaku memiliki bukti adanya mahasiswa yang sudah lulus kuliah namun masih aktif menerima beasiswa umum, lengkap dengan nama, catatan chat hingga surat.
“Jika akan diterangkan bahwa ini terkait peralihan bupati baru dan lama, hal kecil seperti ini justru bisa membuat kebijakan terkesan sebagai hadiah bagi sebagian orang saja. Kebijakan seharusnya untuk kepentingan rakyat, bukan segelintir orang,” tegasnya dengan lantang.
Dia juga menambahkan, selama ini mereka sudah lelah dengan ‘cerita kosong’ yang selalu disampaikan Pemkab Nunukan. Meski demikian, Harkim menekankan, aksi protes mereka bukan berarti punya niat terlubung untuk menjatuhkan wibawa pemerintah
“Saya tidak bisa menjatuhkan pemimpin kita karena beliau adalah tokoh kabupaten ini. Saya merasa malu jika melakukan hal demikian,” katanya saat ditanya kemungkinan aksi mereka disusupi ‘pesanan’ dari pihak tertentu untuk mengungkit kesalahan Pemkab Nunukan.
Harkim kemudian mengapresiasi Pemkab Nunukan yang menjadi kabupaten pertama yang bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) dengan 31 penerima mahasiswa, hal yang pernah ia sampaikan di publik. Namun, dia mengaku tidak bisa tinggal diam setelah menerima banyak keluhan dari masyarakat dan mahasiswa.
“Jika hal ini terus berlanjut, saya khawatir pemerintahan kita akan semakin bobrok,” katanya.
Kekhawatiran utama Harkim dan kawan-kawannya adalah pembedaan perlakuan jurusan beasiswa penuh untuk kedokteran hingga Rp70 juta – Rp75 juta, termasuk biaya asrama. Sementara, jurusan lain seperti teknik sipil yang juga dibutuhkan tidak mendapatkan perlakuan sama.
Tidak hanya itu, Harkim juga menyebutkan bahwa mahasiswa dari daerah sekitar, seperti Krayan, Sembakung, dan Semenggaris yang tinggal di asrama sama-sama mengeluhkan kondisi serupa. Bahkan, dengan emosional, Harkim menegaskan, jika tidak ada kejelasan dan tindakan tegas, dirinya akan kembali berunjuk rasa, dan akan melakukan aksi tanpa henti.
Menurutnya, jawaban dari pihak terkait tidak masuk akal dan tidak logis, terutama terkait dugaan keterlibatan pihak ketiga dan transparansi. Ia juga menanyakan mengapa hanya beasiswa afirmasi yang mendapatkan perhatian besar, sementara beasiswa reguler hanya Rp800 ribu yang dirasa tidak cukup dan terkesan hanya untuk kalangan mampu. (2ku)
