Kepala Imigrasi Bantah Terima Setoran, Akui Ada Biaya Foto dan Laminasi
NUNUKAN – Dugaan adanya setoran rutin untuk biaya pelayanan Pas Lintas Batas (PLB) dan clearance kapal dari petugas pos lintas batas Krayan, Lumbis, dan Sebatik ke seorang oknum pimpinan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan belakangan ini sedang ramai dibicarakan. Ditanya soal ini, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan, Adrian Soetrisno langsung membantahnya. Lantas, siapa yang melakukan pungutan tersebut.
Adrian Soetrisno menegaskan, selama menjabat, dia tak pernah sekalipun menerima maupun meminta setoran, mengingat PLB secara regulasi ditetapkan sebagai layanan nol rupiah. Memang, kata Adrian, dia sempat mendengar isu setoran dari anak buahnya yang beredar di ruang publik dan internal kantor.
Awalnya, dia mencari laporan berita terkait di Google namun tak menemukannya. Sehingga dia memilih untuk diam. Namun, setelah petugas menyampaikan bahwa isu tersebut beredar luas, ia memutuskan untuk memberikan klarifikasi saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (28/1/2026).
“Di situ saya bertanya dalam hati, setoran apa? Apa yang disetorkan? Karena selama saya menjabat, saya tidak pernah menerima setoran apa pun, apalagi meminta,” tegasnya.
Menurutnya, logisnya setoran hanya mungkin terjadi jika ada pendapatan, sementara PLB tidak memungut biaya sama sekali. Sejak awal menjabat, Adrian fokus membenahi sistem pelayanan perbatasan yang semula manual, mulai dari pencatatan hingga pengawasan perlintasan orang.
Sebagai upaya mitigasi penyimpangan, ia kembangkan aplikasi Pengamanan Administrasi dan Monitoring Digital Perbatasan (PAMTAS), yang dirancang akhir 2024, itu sebelum ia resmi bertugas sebagai pimpinan dan diluncurkan 2025.
Aplikasi ini mencatat seluruh proses penerbitan PLB dan perlintasan orang secara real time untuk meningkatkan akuntabilitas. Selain digitalisasi, ia juga mempercepat waktu penerbitan PLB dari tiga hari menjadi satu hari, bahkan 30 menit jika berkas lengkap.
“Kami percepat bukan tanpa alasan. Justru untuk menutup celah ‘kalau mau cepat, bayar’. Itu yang kami hilangkan,” paparnya.
Adrian juga meluruskan informasi tentang pembayaran Rp40 ribu hingga Rp50 ribu yang disalahpahami sebagai pungutan PLB. Menurutnya, biaya tersebut adalah layanan foto dan laminasi yang dikelola koperasi setempat, karena di perbatasan tidak ada studio foto. Dana tersebut tidak masuk ke kantor imigrasi dan praktik ini sudah berlangsung jauh sebelum ia menjabat.
Ia tidak menampik bahwa isu setoran merupakan cerita lama yang mungkin terjadi di luar kepemimpinannya. Namun, dengan sistem saat ini, potensi penyimpangan sudah sangat kecil bahkan hampir tidak ada. Adrian menutup dengan komitmen menghadirkan layanan keimigrasian yang bersih, transparan, dan bebas pungutan liar.
Diberitakan sebelumnya, peringatan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-76 yang seharusnya menjadi momentum refleksi pengabdian dan integritas personel Imigrasi di perbatasan, justru diwarnai kabar tak sedap. Sejumlah petugas di pos lintas batas Krayan, Lumbis, dan Sebatik diduga dipaksa menyetor secara rutin biaya pelayanan Pas Lintas Batas (PLB) serta clearance kapal ke pimpinan mereka. Kegiatan itu tentu saja tanpa kompensasi dan melanggar regulasi yang menetapkan PNBP PLB nol rupiah.
Informasi dari sumber internal yang meminta anonimitas menyampaikan, setoran dilakukan setiap bulan dengan alasan akan disalurkan ke kantor wilayah dan direktorat terkait. Padahal, biaya yang dipungut tidak tercatat sebagai beban negara.
Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan tentang dasar hukum dan transparansi pengelolaannya. Ironisnya, kewajiban finansial ini diterapkan meskipun petugas menghadapi tantangan berat di lapangan. Biaya hidup tinggi, keterbatasan logistik, dan risiko keamanan yang mengintai.
Sumber media ini menegaskan, anggaran perbatasan yang tersedia tidak mampu menutupi kebutuhan dasar petugas yang bertugas jauh dari keluarga, sehingga pengorbanan ‘bhakti’ mereka terasa tidak dihargai.
“Bhakti kami nyata di lapangan. Tapi kami juga manusia, punya keluarga yang harus dinafkahi,” ungkap sumber dengan nada mempertanyakan apakah pimpinan memahami keseharian mereka. (sym)
