Tarif E-Pass Mau Naik, Sopir Truk di Pelabuhan Tunon Taka Protes
NUNUKAN – Rencana kenaikan tarif E-Pass Pelabuhan Tunon Taka dari Rp2 juta menjadi Rp2,5 juta per tahun mendapat protes dari kalangan sopir truk. Aksi penolakan kemudian dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Ambalat 1 DPRD Nunukan, Selasa (3/2).
Dalam rapat ini, para sopir mempertanyakan urgensi kenaikan tarif, mengingat tarif bongkar muat kontainer belum pernah dinaikkan sejak 2014 dan fasilitas di areal depo dianggap tidak layak. Kebijakan ini sendiri dikeluarkan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional IV Cabang Nunukan untuk memastikan aktivitas di pelabuhan terus berjalan dengan baik.
Salah seorang sopir bernama Ibrahim mengaku keberatan dengan kenaikan tarif E-Pass lantaran sejumlah fasilitas sudah tak layak. Dia mencontohkan, areal depo masih sering becek saat musim hujan dan berdebu di musim panas, sehingga mereka harus mengeluarkan biaya Rp 100.000 untuk mencuci truk setelah bongkar muat. Selain itu, tidak tersedianya toilet membuat mereka harus keluar pelabuhan jika ingin buang air.
Sopir lainnya, Andika dan Untung, meminta PT Pelindo Nunukan untuk berbenah atau mengimbangi kenaikan tarif dengan kenaikan ongkos bongkar muat peti kemas. “Tarif E-pass setiap tahun naik, sedangkan ongkos bogkar peti kemas begitu saja. Apalah kami dapat ini kasihan,’’ keluh keduanya di depan sejumlah anggota DPRD Nunukan.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Nunukan, Sumari menjelaskan, para sopir juga mengajukan pertanyaan terkait pemotongan biaya 7 persen dan BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, pemotongan 5 persen adalah hak JPT dan 2 persen adalah PNBP yang seharusnya dibayar oleh JPT, sementara BPJS Ketenagakerjaan sudah ada untuk sekitar 50 sopir dan yang baru masih diusahakan.
“Pada prinsipnya, para JPT tidak keberatan dengan kenaikan tarif asalkan PT Pelindo memperbaiki fasilitas dan sarana prasarana di areal depo,” ungkapnya.
Sementara itu, General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional IV Cabang Nunukan Anugrah Amaliah membantah tuduhan bahwa pihaknya tidak memberikan fasilitas memadai bagi sopir truk. Anugrah menjelaskan, PT Pelindo telah melakukan berbagai perbaikan, antara lain dengan menerapkan standarisasi digital melalui aplikasi PTOS-M/PK untuk mengelola operasional terminal secara real-time, membuat ruang spot kontrol CCTV sebagai command center pemantauan keamanan, serta memasang auto gate sistem untuk mempercepat proses keluar-masuk penumpang. Selain itu, juga disediakan buffer area untuk menertibkan parkir truk.
Namun, ia tidak membantah bahwa fasilitas untuk sopir truk di areal depo pembongkaran masih kurang layak dan kotor. “Saya mohon maaf atas fasilitas yang tidak representatif untuk peti kemas,” ucapnya.
Menurutnya, pengerasan jalan yang mulai diimplementasikan pada Oktober 2025 lalu mengalami kekurangan desain karena tidak mempertimbangkan topografi. Air limpasan dari jalan kota masuk ke pelabuhan akibat selisih ketinggian sekitar 3,5 meter. Perbaikan dengan material dari Palu, Sulawesi Tengah sedang dilakukan dan diharapkan selesai sekitar April hingga Mei 2026.
Rencana kenaikan tarif E-Pass menjadi Rp 2,5 juta per tahun diajukan karena BUMN wajib menghasilkan keuntungan untuk menjaga kesehatan keuangan dan membiayai program pro-rakyat. “Ini menjadi kesepakatan dari JPT bersama ALFI juga. Kenapa ini jadi ribut, mungkin JPT kurang cascading (menjabarkan program) ke bawah,” jelas Anugerah. (sym)