Potensi Besar Belum Tergarap, Retribusi Pelabuhan Tengkayu I Dievaluasi
TARAKAN – Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di sektor penerimaan retribusi jasa kepelabuhanan di UPTD Pelabuhan Tengkayu I Tarakan kembali dievaluasi oleh Pemprov Kaltara. Langkah ini dibahas dalam rapat lintas instansi yang dipimpin Asisten Administrasi Publik Setdaprov Kaltara Pollymaart Sijabat bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bustan, dengan melibatkan Inspektorat, Dinas Perhubungan, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara pada Selasa (31/03/26) lalu.
Rapat tersebut difokuskan untuk mengidentifikasi kendala di lapangan yang menyebabkan penerimaan retribusi belum maksimal, sekaligus merumuskan langkah perbaikan ke depan. Dalam rapat itu, Pollymaart menegaskan pentingnya kesamaan persepsi antarorganisasi perangkat daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan.
“Kita ingin mengetahui secara langsung hambatan di lapangan, sekaligus menyatukan langkah agar penarikan retribusi bisa lebih efektif,” ujarnya.
Ia menambahkan, optimalisasi PAD tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor. “Semua pihak harus memiliki semangat yang sama untuk memperbaiki sistem yang ada,” tegasnya.
Dari hasil evaluasi, terungkap bahwa salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan retribusi adalah belum diterapkannya skema parkir berlangganan dan parkir menginap di kawasan pelabuhan. Kondisi tersebut dipengaruhi keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga pengamanan.
Temuan ini diperkuat Inspektorat Kaltara yang membandingkan potensi retribusi di pelabuhan lain, seperti Pelabuhan Kayan Tanjung Selor, yang memiliki aktivitas kendaraan menginap dalam jumlah signifikan. “Potensinya cukup besar jika dikelola maksimal,” ungkap perwakilan Inspektorat.
Menanggapi hal itu, Bustan meminta agar pengelola segera menyusun analisis kebutuhan tenaga kerja, terutama untuk mendukung pengawasan di lapangan. “Segera lakukan pemetaan kebutuhan SDM, khususnya tenaga pengamanan yang kompeten,” tegasnya.
Selain aspek pendapatan, ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. “Pelabuhan harus tetap bersih, tertata, dan nyaman. Pelayanan yang baik akan berdampak pada kepercayaan publik,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Bapenda Kaltara memaparkan sejumlah komponen retribusi yang dikelola, mulai dari parkir kendaraan, tambat kapal, pas penumpang, bongkar muat, hingga pemanfaatan aset daerah. Pemprov Kaltara juga terus mendorong inovasi pendapatan, salah satunya melalui penerapan pajak kendaraan di atas air yang disebut sebagai terobosan baru di Indonesia.
Sementara itu, persoalan tunggakan dari sejumlah penyewa aset turut menjadi perhatian. Sebagian penyewa diketahui belum memenuhi kewajiban pembayaran dengan alasan keberatan terhadap tarif yang berlaku. Menanggapi hal tersebut, Pollymaart membuka ruang bagi penyewa untuk mengajukan penyesuaian tarif melalui mekanisme resmi.
“Silakan ajukan permohonan jika keberatan, nanti akan dikaji sesuai ketentuan,” jelasnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap akan mengambil langkah tegas terhadap pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Di akhir rapat, seluruh pihak diingatkan untuk memperkuat komitmen dalam mengoptimalkan PAD sebagai salah satu pilar pembangunan daerah.
“Ini tanggung jawab bersama. Kita harus serius meningkatkan PAD demi kemajuan Kalimantan Utara,” pungkasnya. (rm)
