TARAKAN – Pemotongan dana transfer ke daerah menjadi polemik baru bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan. Hal ini juga menjadi perhatian serius Ketua Komisi III DPRD Kota Tarakan, Randy Ramadhana. Dia menyebut, meski dampak pemotongan tersebut memberikan sinyal ‘kekurangan anggaran’ yang cukup besar bagi daerah, tidak akan menyurutkan komitmennya memperjuangkan aspirasi warga Kota Tarakan, khususnya warga Kecamatan Tengah.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyampaikan, komitmennya itu dituangkan dalam bentuk kerja nyata. Salah satunya adalah menjawab aspirasi warga yang disampaikan melalui berbagai kanal. Baik reses, pertemuan langsung, telepon maupun pesan WhatsApp, telah dicatat dan akan menjadi prioritas kerjanya.
“Insyaallah kalau memang bisa saya perjuangkan, pasti saya perjuangkan. Semua aspirasi yang masuk selalu saya catat,” ungkap Randy saat menggelar reses Daerah Pemilihan (Dapil) I Tarakan Tengah, Senin 17 November 2025 lalu.
Randy juga mengungkapkan, rencana kebijakan pemotongan anggaran pemerintah memang cukup mengejutkan. Jika pemotongan tersebut benar-benar terealisasi, maka Anggapan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan yang biasanya Rp1,1 Triliun diperkirakan berkurang menjadi Rp800 miliar.
“Sementara, belanja pegawai saja sudah Rp500 miliar. Dampaknya pasti ke pembangunan,” jelasnya.
Karena itu, ia meminta masyarakat memahami bahwa sejumlah program pembangunan mungkin tidak bisa terealisasi secara maksimal. Dia juga menanggapi keluhan warga terkait banjir di RT 20 Kelurahan Kampung Satu, Randy memastikan usulan pekerjaan infrastruktur tersebut sudah masuk rencana kerja tahunan 2026.
“Sering banjir karena paritnya tertutup pasir. Saya tanya, kerja baktinya ada? Jarang. Jadi pemerintah berupaya, tapi masyarakat juga harus menjadi ujung tombak menjaga lingkungan,” imbuhnya.
Menanggapi keluhan soal keterlambatan pengangkutan sampah di Kelurahan Sebengkok, Randy berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kelurahan, dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang bertugas mengelola sampah di wilayah tersebut.
“Kita cari tahu dulu akar masalahnya di hulunya. Saya akan komunikasikan dengan DLH dan kelurahan agar ada solusi,” tegasnya.
Di bidang sosial, Randy menanggapi aspirasi warga soal perlunya perlengkapan seperti kursi hajatan dan program lainnya. Ia menyebut kursi bantuan, sebelumnya tidak diperbolehkan, namun berhasil dia perjuangkan karena dinilai sangat dibutuhkan masyarakat saat hajatan atau musibah. Begitu juga dengan usulan pengadaan ambulans di tiap kelurahan, Randy menyebut, hal tersebut harus dibahas bersama seluruh anggota DPRD.
“Kalau saya sendiri setuju, tapi keputusan bukan hanya saya. Minimal satu kelurahan satu mobil, tapi operasionalnya juga harus siap,” ungkapnya.
Dalam reses tersebut, Randy juga menekankan, pertemuan dengan masyarakat adalah ruang refleksi bagi dirinya sebagai wakil rakyat. “Kalau saya salah, kalau saya lalai, tegur saja. Saya ini cuma manusia biasa. Ini momen refleksi buat saya,” imbuhnya. (idk)
