NUNUKAN – Kondisi pendidikan anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Sabah, Malaysia, dikabarkan tidak baik-baik saja. Terungkap, anak-anak Indonesia ini tidak dapat mengakses layanan pendidikan di Malaysia dan terancam putus sekolah lantaran status orang tua mereka sebagai PMI ilegal.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan, Robby Nahak Serang di sela Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara yang juga dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Tak hanya itu, Robby juga mendesak pemerintah pusat agar memprioritaskan program Sekolah Rakyat di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Nunukan.
“Program Sekolah Rakyat ini harus tepat sasaran, khususnya bagi anak-anak Indonesia di wilayah perbatasan yang tidak dapat mengakses pendidikan akibat status orang tuanya sebagai pekerja informal atau ilegal di Sabah,” ungkapnya.
Robby juga menjelaskan, kebutuhan pendidikan mendasar bagi anak-anak PMI di Sabah adalah permasalahan nyata yang harus segera ditangani. la menegaskan, program Sekolah Rakyat harus mampu menjangkau mereka melalui dukungan nyata dari pemerintah pusat dan daerah.
Robby juga mengusulkan agar rencana aksi Sekolah Rakyat menitikberatkan pada anak- anak yang orang tuanya bekerja di sektor perkebunan, baik di luar negeri maupun di dalam wilayah Kabupaten Nunukan. Kata dia, banyak keluarga pekerja perkebunan tinggal di wilayah terpencil dan jauh dari akses pendidikan formal.
Menanggapi aspirasi tersebut, Sekjen Kemensos RI Robben Rico berjanji akan menindaklanjutinya dan berupaya meninjau langsung kondisi di lapangan. la juga meminta Pemkab Nunukan untuk segera menyampaikan data dan dukungan resmi kepada Menteri Sosial sebagai langkah awal kajian program.
“Dengan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, kami berharap pendidikan bagi anak-anak Indonesia di perbatasan dapat tercapai secara merata dan berkualitas,” pungkas Robby, berharap adanya solusi konkret untuk masalah ini. (soy)
