TANJUNG SELOR – Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax memicu pergeseran konsumsi masyarakat di Kabupaten Bulungan. Banyak pengguna kendaraan beralih ke Pertalite yang lebih murah, namun lonjakan permintaan tersebut berdampak pada kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU, terutama di Tanjung Selor, serta memicu kenaikan harga BBM eceran di berbagai desa.
Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat Kabupaten Bulungan. Peralihan pengguna kendaraan dari Pertamax ke Pertalite menyebabkan tingginya permintaan terhadap BBM bersubsidi tersebut, hingga memicu kelangkaan di sejumlah SPBU dan kenaikan harga di tingkat pengecer.
Dalam beberapa pekan terakhir, warga mengeluhkan sulitnya memperoleh Pertalite di sejumlah SPBU di Tanjung Selor. Ketersediaan BBM kerap habis sehingga masyarakat harus mengantre lebih lama untuk mendapatkan bahan bakar yang menjadi pilihan utama setelah harga Pertamax mengalami penyesuaian.
Tak hanya di ibu kota kabupaten, dampak kelangkaan juga dirasakan warga di wilayah pedesaan yang selama ini mengandalkan pasokan BBM dari pengecer. Kondisi tersebut membuat harga Pertalite di lapangan mengalami kenaikan dan berbeda-beda di setiap daerah.
Heru, warga yang kerap bepergian ke kawasan pesisir Bulungan mengungkapkan, harga BBM eceran di sejumlah desa kini cukup tinggi dan tidak seragam.
“Kalau di Mangkupadi harganya sudah sekitar Rp14 ribu per liter, sedangkan di Tanah Kuning sekitar Rp12 ribu per liter,” ujarnya.
Menurut Heru, perbedaan harga juga terjadi di wilayah lain seperti Tanjung Agung, Wonomulyo, dan Sajau Hilir. “Di sana juga tidak merata. Ada yang masih Rp13 ribu, tetapi ada juga yang sudah Rp15 ribu per liter,” katanya.
Ia menilai meningkatnya konsumsi Pertalite akibat peralihan pengguna Pertamax menjadi salah satu faktor yang membuat distribusi BBM semakin terbebani.
Keluhan serupa disampaikan Adi. Menurutnya, kondisi tersebut cukup memberatkan masyarakat, terutama warga desa yang sangat bergantung pada kendaraan bermotor untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Kalau Pertalite sulit didapat, otomatis masyarakat mencari di pengecer. Masalahnya, harga di setiap daerah berbeda-beda dan cenderung lebih mahal,” ujarnya.
Sementara itu, Afif, warga Tanjung Agung, berharap pemerintah bersama pihak terkait segera melakukan pengawasan distribusi BBM agar pasokan kembali normal dan harga di tingkat masyarakat dapat terkendali.
“Kami berharap ada solusi agar distribusi Pertalite bisa lebih merata. Jangan sampai masyarakat desa yang paling terdampak karena akses mereka memang terbatas,” katanya.
Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama Pertamina dapat segera mengambil langkah konkret untuk menjaga ketersediaan Pertalite di seluruh wilayah Bulungan.
Selain memastikan pasokan tetap tersedia, pengawasan terhadap distribusi BBM hingga ke wilayah pedesaan dinilai penting untuk mencegah terjadinya disparitas harga yang semakin membebani masyarakat. (rm)
