Didemo Soal Beasiswa, DPRD Nunukan Akan Panggil Kepala OPD
NUNUKAN – Sejumlah mahasiswa kembali melakukan unjuk rasa mempertanyakan program beasiswa kepada Pemkab Nunukan yang belakangan ini disebut-sebut belum ada kejelasan. Hal itu disampaikan mahasiswa saat berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Nunkan, Kamis (3/8/2026).
Orator aksi, Resti Ardi Milo mengatakan, ada delapan tuntutan yang mereka sampaikan dalam aksi kali ini. Pertama, kata Milo –sapaan akrabnya–, mahasiswa meminta Pemkab Nunukan menyediakan atau menambah asrama mahasiswa di kota tujuan studi dengan fasilitas yang layak, aman dan sehat. Selanjutnya, mahasiswa meminta kejelasan status, pengelolaan dan kapasitas asrama yang telah dimiliki pemerintah daerah, serta evaluasi program beasiswa agar lebih merata dan berkelanjutan.
“Kami datang untuk menuntut apa yang kami suarakan 7 bulan lalu. Sampai hari ini, pemerintah abai dan OPD Pemkab Nunukan lalai,” ungkap Milo.
Tuntutan selanjutnya, kata Milo, mahasiswa mendesak penambahan kuota dan besaran beasiswa. Penambahan ini, kata Milo harus merata ke seluruh mahasiswa yang memenuhi syarat, tanpa membedakan asal kecamatan maupun perguruan tinggi.
Lebih lanjut, Milo menegaskan agar DPRD Nunukan memastikan penganggaran untuk asrama dan beasiswa dilakukan secara berkelanjutan. Persoalan tersebut sebelumnya telah disampaikan dalam aksi di depan Kantor Bupati Nunukan pada Januari 2026.
“Sudah tujuh bulan kami menyuarakan hal yang sama. Kemana saja kalian (DPRD Nunukan) selama ini? Kalian gagal mengawal aspirasi mahasiswa Nunukan,” tegasnya dan menyesalkan tidak ada satu pun Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir dalam penyampaian aspiras mereka.
Menurut Milo, kondisi asrama dan keterbatasan biaya membuat sebagian mahasiswa Nunukan di Makassar harus mencari pekerjaan sambilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka bahkan sempat menyinggung kasus seorang mahasiswi Nunukan yang menjadi korban tindak pidana penyekapan dan pemerkosaan.
Menjawab tuntutan itu, Anggota DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam mengaku, menyayangkan belum adanya penyelesaian atas aspirasi mahasiswa yang telah disampaikan berulang kali. DPRD, kata dia, akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan OPD terkait, pada Jumat (4/9/2026).
“Yang dituntut mahasiswa ini hanya transparansi data penerima beasiswa dan asrama yang layak. Sampai tujuh bulan belum terjawab, sehingga muncul pertanyaan, apa yang disembunyikan,” kata Fajrul.
Menyikapi soal dugaan pungli yang disampaikan mahasiswa, Fajrul akan menyelidikinya besok di RDP terkait benar atau tidaknya dugaan tersebut. Mereka juga akan mempertanyakan mengapa tuntutan mahasiswa hingga saat ini belum terakomodir.
“Besok akan kita challenge apakah benar tudingan tersebut. Besok kita selidiki,” pungkasnya. (ryn)