TANJUNG SELOR — Rapat pembentukan organisasi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Kalimantan Utara (Kaltara) periode 2026–2029 akhirnya tuntas. Pembentukan yang digelar di Ruang Rapat Biro Umum Lantai IV Kantor Gubernur Kaltara pada Kamis (24/9/2026) itu juga resmi menunjuk Drs Tarmiji sebagai Ketua PKBI Kaltara.
Wakil Ketua V Pengurus Nasional PKBI, Dr. Farid Wadjdy, M.Pd., mengungkapkan, kehadiran PKBI Kaltara diharapkan dapat memperluas kontribusi organisasi melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Pembentukan tersebut juga menjadi langkah awal penguatan kelembagaan PKBI di Kaltara untuk menjalankan program di bidang kesehatan reproduksi, pembangunan keluarga, kependudukan, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“PKBI diharapkan hadir sebagai mitra pemerintah dalam memberikan kontribusi nyata melalui program dan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” kata mantan Wakil Gubernur Kaltim tersebut.
Rapat tersebut dibuka langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kalimantan Utara, Flora, S.Sos., sekaligus menyampaikan sambutan dan arahan Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala. Rapat kemudian menetapkan susunan personalia Pengurus PKBI Kaltara untuk mendukung pelaksanaan tugas dan program organisasi selama periode kepengurusan.
Pemprov Kaltara sendiri menyambut baik pembentukan PKBI Kaltara. Kehadiran PKBI Kaltara diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam edukasi kesehatan reproduksi, mendukung perencanaan keluarga, memperhatikan kelompok rentan, serta memperkuat jejaring pelayanan hingga wilayah terpencil dan perbatasan.
Selanjutnya, jajaran PKBI Nasional memberikan pembekalan kepada pengurus terpilih mengenai penguatan nilai kerelawanan, kepeloporan, profesionalisme, dan kemandirian untuk mendukung pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR). Pengurus juga diamanahkan memperkuat pemberdayaan masyarakat, gerakan remaja, pelayanan klinis, dan advokasi kebijakan sebagai bagian dari pelaksanaan program PKBI di Kaltara.
Tak hanya itu, kepengurusan baru ini diharapkan mampu membangun tata kelola organisasi yang profesional serta memperkuat sinergi antara relawan, staf, pemerintah, dan berbagai mitra untuk menjaga keberlanjutan program PKBI di Kaltara. (2ku)