PWI Nunukan Gelar Dialog Dengan DPRD Kaltara, Bahas Isu Strategis Perbatasan
NUNUKAN – Lima Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari daerah pemilihan (Dapil) Nunukan hadir dalam dialog publik bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nunukan.
Pertemuan yang berlangsung di Cafe Sayn, Rabu (17/9/2025) malam, ini menjadi ajang penting untuk membahas beragam isu strategis di wilayah perbatasan, sekaligus memperkuat kolaborasi antara legislatif dan pers.
Diskusi ini dihadiri oleh para politisi yang mewakili berbagai fraksi, termasuk H. Muhammad Nasir dan Ladullah dari PKS, Tamara Moriska dari Hanura, Arming dari PDI-P, serta Rismanto dari Nasdem.
Kehadiran mereka menunjukkan komitmen para wakil rakyat untuk berinteraksi langsung dengan media.
Wakil Ketua Bidang Cyber PWI Nunukan, Febrianus Felis, yang memimpin jalannya dialog, mengungkapkan bahwa ada belasan isu krusial yang diulas. Pembahasan ini berfokus pada tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga pengawasan.
Menurut Felis, dialog ini bertujuan menjembatani komunikasi antara anggota dewan dan puluhan jurnalis yang hadir. Interaksi dua arah ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang utuh dan akurat bagi publik.
Selain PWI Nunukan, pertemuan ini juga dihadiri oleh jajaran pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Nunukan. Kehadiran mereka menambah cakupan representasi dari komunitas pers di Nunukan.
Dewan Penasehat (DP) PWI Nunukan, Gazalba Tahir, menekankan pentingnya dialog ini untuk membangun kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD. Ia menilai, dialog langsung memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendengarkan gagasan para wakilnya secara transparan.
Gazalba juga menuturkan, dialog semacam ini menjadi kesempatan bagi wakil rakyat Dapil Nunukan untuk menyampaikan apa saja yang sudah mereka kerjakan demi kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa hasilnya akan disajikan oleh para jurnalis dalam bentuk berita melalui media masing-masing.
“Dialog bersama PWI Nunukan ini bersifat dua arah. Hasil dialog, tentu akan disajikan rekan-rekan jurnalis dalam bentuk informasi atau berita melalui media masing-masing,” tegas Gazalba.
Sementara itu, Anggota DPRD Kaltara, Tamara Moriska, menyampaikan pandangannya terkait interaksi antara anggota dewan dan media. Ia menilai, kerja-kerja legislator harus tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.
Menurut Tamara, pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi seputar kinerja parlemen adalah hal yang penting. Ia menyebutkan, peran media dan jurnalis sangat dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut.
Dialog publik ini awalnya dijadwalkan bersama 10 anggota DPRD Kaltara dari Dapil Nunukan. Namun, sebagian di antaranya berhalangan hadir.
Kendati demikian, kehadiran lima anggota dewan tetap mencerminkan sikap transparansi informasi dan kesediaan berkolaborasi yang kuat antara wakil rakyat dan pers di Nunukan.
