Ditolak Berlaga di Porprov II Kaltara, Pengurus Cabor Taekwondo KTT Ungkap Penyebabnya
TANJUNG SELOR – Polemik kepengurusan Cabang Olahraga (Cabor) Taekwondo Indonesia (TI) di Kabupaten Tana Tidung (KTT) akhirnya mencuat ke permukaan. Menanggapi forum dadakan yang digelar Pengprov TI di luar jadwal pada Selasa lalu, Bendahara Pengkab TI KTT, Josua Nainggolan, angkat bicara dan meluruskan sejumlah duduk perkara terkait masa bakti serta rencana Musyawarah Kabupaten (Muskab) TI KTT.
Josua mengaku, Surat Keputusan (SK) kepengurusan TI KTT mereka memang telah berakhir pada Juli 2026. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak tinggal diam dan telah berupaya melakukan koordinasi jauh-jauh hari sebelum masa jabatan tersebut habis.
Menurutnya, koordinasi intensif telah dilakukan berulang kali dengan Sekretaris Umum (Sekum) Pengprov TI, Rusli untuk mempersiapkan administrasi serta menetapkan jadwal Muskab. Bahkan, komunikasi tersebut sempat menemui titik terang.
Iklan: Gempur Rokok Ilegal
"Informasi dari Sekum Pengprov menyebutkan bahwa Ketua Pengprov (Daud Nawir) yang akan hadir langsung untuk Muskab kami. Bahkan, kami sudah melakukan orderan desain spanduk dan semuanya sudah disepakati," ungkap Josua.
Namun, di tengah persiapan yang sudah berjalan matang, situasi berubah drastis. TI KTT, kata Josua dinyatakan tidak dapat melakukan Muskab.
"Namun tiba-tiba Pak Rusli menyatakan bahwa kami tidak dapat melakukan Muskab," kata Josua.
Nah, karena masa bakti Pengurus TI KTT yang telah habis dan belum menggelar Muskab untuk menentukan pengurus baru inilah yang diduga menjadi pemicu Pengprov TI Kaltara melarang atlet TI KTT berlaga di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kaltara tahun 2026 di Kabupaten Malinau. Keputusan itu disampaikan jelang pertandingan belum lama ini dengan meniadakan kontingen KTT dalam turnamen bergengsi tersebut.
Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26
Awalnya, pertandingan tanpa KTT berjalan dengan baik. Dari data yang didapatkan media ini, selama 2 hari pertandingan disebutkan kontingen Malinau memborong 8 medali emas, disusul kontingen Kabupaten Nunukan dengan 7 medali emas dan Kabupaten Bulungan 4 medali emas dan Kota Tarakan hanya kebagian 1 medali emas.
Tak lama, muncul surat Dewan Hakim Porprov II Kaltara yang isinya cukup mencengangkan. Usai melakukan rapat dan mengambil keputusan, Dewan Hakim yang dipimpin oleh Dr Syafruddin SH MHum itu dengan resmi menganulir dan menyatakan seluruh rangkaian maupun hasil pertandingan Cabor TI tidak sah.
Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan yang diteken di Malinau pada 19 November 2026 oleh Ketua Dewan Hakim Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum, Sekretaris Dewan Hakim Nurfatiha Rizkiah, S.H., serta Anggota Dewan Hakim Kriya Armansyah, S.H. Langkah tegas ini diambil menyusul surat keberatan resmi yang dilayangkan KONI KTT bernomor 087/KONI-KTT/XI/2026 dan 088/KONI-KTT/XI/2026.
“Seluruh penyelenggaraan cabor Taekwondo di Malinau dinyatakan tidak sah, sehingga hasilnya tidak dapat diakui,” bunyi diktum pertama pada surat tersebut.
Dikonfirmasi, Ketua Dewan Hakim Porprov II Kaltara, Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum., menjelaskan, Surat Keputusan (SK) tersebut merupakan langkah yang bijak dalam kondisi darurat demi menjaga marwah dan kelangsungan Porprov II Kaltara secara keseluruhan.
“Ini (SK) kan kebijakan aja, Pak. Jadi nanti itu kami akan tindak lanjut di KONI. Ini dulu menyelamatkan (Porprov II Kaltara) dulu,” ungkap Syafruddin saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026) lalu. (rk)
Artikel Terkait
- Sabu 1 Kilogram dari Tawau Digagalkan di Tarakan, Satu Terduga Pelaku Kabur
- Iraw Tengkayu Dinilai Gerakkan Ekonomi, DPRD Tarakan Minta Anggaran Diperkuat
- DPRD Tarakan Dorong Revitalisasi Tambak, Pemda Disiapkan Bangun Tambak Percontohan
- Amankan 108 WNI Korban TPPP, Polda Kaltara Libatkan Interpol Kejar Aktor Intelektualnya