DPRD Tarakan Dorong Tambahan Anggaran Pendidikan untuk 2027
TARAKAN – Komisi II DPRD Tarakan menyiapkan tiga agenda pengawalan sektor pendidikan dalam pembahasan anggaran 2027. Mulai dari kepastian tujuh PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) paruh waktu, kekurangan anggaran pembangunan Sekolah Al-Khairaat di Juata Kerikil, hingga penambahan dana pendidikan kesetaraan.
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino mengatakan, pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pendidikan turut mengidentifikasi sejumlah kebutuhan yang harus dikawal dalam penyusunan anggaran tahun mendatang. Tiga persoalan tersebut berkaitan dengan keberlanjutan tenaga kerja, infrastruktur sekolah, serta dukungan terhadap kegiatan belajar-mengajar.
“Untuk 2027, salah satu atensi kami berkaitan dengan PPPK paruh waktu. Informasi yang kami terima, mulai Januari pemerintah pusat berencana mengambil alih. Di Tarakan sendiri ada tujuh orang PPPK paruh waktu,” ujar Simon.
Iklan: Gempur Rokok Ilegal
Rencana pengambilalihan tersebut menjadi salah satu hal yang membutuhkan kejelasan, terutama terkait skema pelaksanaan dan pembiayaan bagi tujuh tenaga PPPK paruh waktu di Tarakan. Kepastian kebijakan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keberlanjutan tenaga yang bersangkutan saat memasuki tahun anggaran 2027.
Persoalan berikutnya menyangkut pembangunan Sekolah Al-Khairaat di Juata Kerikil. Sekolah tersebut sebelumnya mengalami kendala pembangunan dan sempat mendapat pernyataan dari pemerintah mengenai rencana bantuan. Namun, angka anggaran yang dibahas saat ini masih berada di kisaran Rp400 juta, sedangkan kebutuhan pembangunan berdasarkan perhitungan fisik diperkirakan mencapai Rp2 miliar.
Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26
Selisih sekitar Rp1,6 miliar dari perkiraan kebutuhan tersebut akan diperjuangkan dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tarakan. Simon menyebut dukungan anggaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan fisik pembangunan agar pekerjaan dapat ditangani secara lebih menyeluruh.
“Pemerintah sebelumnya sempat menyampaikan akan membantu pembangunan sekolah tersebut. Namun, dari pembahasan anggaran, nilainya masih sekitar Rp400 juta. Sementara kalau dihitung berdasarkan kebutuhan fisik, angkanya bisa mencapai Rp2 miliar. Makanya, teman-teman di Banggar nanti akan memperjuangkan hal ini,” jelasnya.
Komisi II juga menyiapkan usulan penambahan anggaran untuk program pendidikan kesetaraan yang mencakup Paket A, Paket B, dan Paket C. Dukungan tersebut diarahkan untuk menunjang proses belajar-mengajar sehingga penyelenggaraan pendidikan bagi peserta program kesetaraan dapat berjalan lebih optimal.
Simon menyampaikan, besaran tambahan anggaran masih dalam pembahasan dan belum dapat dipastikan. Usulan tersebut akan diperjuangkan dalam proses pembahasan anggaran bersama pihak terkait.
“Untuk Dinas Pendidikan, kami akan mengusulkan penambahan anggaran bagi kegiatan belajar-mengajar, khususnya pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. Mudah-mudahan usulan ini bisa disetujui dalam pembahasan anggaran,” tutupnya. (rz)
Artikel Terkait
- Mendesak, Raperda Usulan Pemerintah dan Inisiatif DPRD Nunukan Siap Dibahas
- Laksanakanan Tridharma Perguruan Tinggi, Universitas Terbuka dan Pemkab Nunukan Tandatangani MoU
- Saksikan Tim Futsal Nunukan Berlaga di Porprov II Kaltara, Wabup Hermanus Beri Dukungan Penuh
- Dinas Perikanan Siapkan Cold Storage, DPRD Minta Direalisasikan 2027