Gugatan di MK Picu Perlawanan Masyarakat Adat Dayak, Tradisi Berladang Terancam Hilang

TOLAK MK : Ratusan masyarakat adat Dayak berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltara, membakar ban sebagai bentuk penolakan terhadap gugatan di MK terkait tradisi berladang.
TOLAK MK : Ratusan masyarakat adat Dayak berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltara, membakar ban sebagai bentuk penolakan terhadap gugatan di MK terkait tradisi berladang.

TANJUNG SELOR – Tradisi berladang dengan cara membakar lahan yang diwariskan turun-temurun masyarakat adat Dayak kini menghadapi ancaman. Gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Mahkamah Konstitusi (MK) memicu penolakan ratusan masyarakat adat di Kalimantan Utara (Kaltara).

Mereka khawatir, perubahan ketentuan hukum tersebut dapat mempersempit ruang masyarakat adat untuk mempertahankan praktik perladangan tradisional yang selama ini menjadi bagian dari identitas dan kearifan lokal.

Penolakan itu disuarakan melalui aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltara, Senin. Massa yang tergabung dalam Perkumpulan Pemuda Dayak Pasukan Lawung Bahandang membawa atribut adat dan membakar ban sebagai bentuk protes terhadap gugatan uji materi dalam perkara Nomor 391/PUU-XXIV/2026.

Perkara tersebut menguji Pasal 69 ayat (2) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Ketentuan itu mengatur pengecualian terhadap larangan membuka lahan dengan cara membakar bagi masyarakat yang memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing.

Ketua Umum Pemuda Dayak Kalimantan Utara, Zakir menegaskan, berladang bukan sekadar aktivitas pertanian. Praktik tersebut merupakan warisan leluhur yang memiliki aturan dan kearifan lokal dalam pengelolaan lahan.

"Praktik berladang yang dilakukan masyarakat selama ini selalu dijaga ketat, dibatasi dengan sekat-sekat, serta pengawasan agar tidak meluas. Oleh karena itu, kami sangat menyayangkan dan menolak keras apa yang diajukan oleh Saudara Bima," tegas Zakir di hadapan massa aksi.

Menurutnya, hak masyarakat adat untuk mempertahankan tradisi dan kearifan lokal telah mendapat pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Massa menilai Pasal 69 ayat (2) UU PPLH merupakan salah satu landasan hukum penting bagi masyarakat adat untuk tetap menjalankan tradisi berladang. Ketentuan tersebut memberikan pengecualian terhadap pembakaran lahan untuk tujuan tertentu dengan memperhatikan kearifan lokal, termasuk batas maksimal dua hektare per kepala keluarga.

Mereka menilai ketentuan itu merupakan hasil perjuangan panjang para tokoh masyarakat adat agar praktik berladang tradisional mendapatkan perlindungan hukum.

Zakir menjelaskan, sistem perladangan masyarakat Dayak menerapkan pola rotasi lahan. Setelah digunakan, lahan ditinggalkan selama tiga hingga lima tahun agar vegetasi dapat tumbuh kembali secara alami.

Dalam praktiknya, masyarakat mengklaim pembukaan lahan dilakukan secara terbatas dan diawasi agar api tidak merambat ke kawasan lain.
Massa juga membantah anggapan bahwa praktik berladang tradisional menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berskala besar. Mereka justru menunjuk aktivitas perkebunan komersial berskala luas dan kawasan gambut sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian.

Di tengah tuntutan tersebut, massa meminta pemerintah tidak mengabaikan hak masyarakat adat dalam proses pengambilan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan keberlangsungan budaya lokal.

Wakil Gubernur Kaltara H. Ingkong Ala yang juga menjabat sebagai Kepala Adat Dayak Kenyah, menyatakan pemerintah daerah memahami kekhawatiran masyarakat adat.

Ia menegaskan, Pemprov Kaltara menerima aspirasi tersebut dan berkomitmen meneruskannya kepada MK serta instansi terkait di pemerintah pusat.

"Sebagai bagian dari masyarakat adat dan pemerintah, kami memahami betul bahwa berladang adalah bagian dari identitas dan kearifan lokal yang dijamin oleh undang-undang. Pemerintah Provinsi Kaltara menerima dengan baik aspirasi ini dan berkomitmen untuk meneruskannya secara resmi ke Mahkamah Konstitusi serta instansi terkait di pusat agar hak-hak masyarakat adat tetap terlindungi," ujarnya.

Aksi yang dikawal aparat keamanan tersebut berlangsung tertib. Masyarakat adat berharap MK mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan hak konstitusional masyarakat adat dalam memutus perkara tersebut.

Bagi masyarakat Dayak, perkara ini bukan semata-mata tentang boleh atau tidaknya membakar lahan untuk berladang. Lebih dari itu, mereka khawatir perubahan ketentuan hukum akan mengikis ruang untuk mempertahankan tradisi yang telah diwariskan lintas generasi. (rk)

Iklan: Gempur Rokok Ilegal

Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26

Artikel Terkait